Pengertian SP dalam Pekerjaan dan Contoh Surat SP 1 2 3

Surat Peringatan (SP) dalam konteks pekerjaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan atau ketentuan yang berlaku di perusahaan. Surat ini bukan sekadar teguran biasa, tetapi merupakan bentuk pembinaan dan peringatan serius yang diberikan secara bertahap untuk menghindari tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara langsung. SP bertujuan memberikan efek jera bagi karyawan yang bersangkutan serta menjadi contoh bagi karyawan lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Secara hukum, ketentuan mengenai SP diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 151 Ayat 1 dan Pasal 154A Ayat 1 huruf k, yang mengharuskan pengusaha dan pekerja berupaya agar tidak terjadi PHK secara langsung tanpa melalui proses pembinaan terlebih dahulu. Surat Peringatan harus diberikan secara bertahap mulai dari SP 1, SP 2, hingga SP 3.

Masing-masing surat peringatan ini berlaku paling lama enam bulan, kecuali jika ada aturan lain dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Jika dalam jangka waktu enam bulan pasca penerbitan SP karyawan tidak mengulangi pelanggaran, maka status SP tersebut dapat dianggap sudah bebas atau habis masa berlakunya.

SP 1 umumnya diberikan sebagai peringatan pertama, dengan maksud mengingatkan karyawan agar memperbaiki perilakunya. Jika pelanggaran berulang dan karyawan tidak memperbaiki diri, SP 2 dikeluarkan sebagai peringatan kedua dengan konsekuensi yang lebih berat. SP 3 adalah tahap terakhir yang menunjukkan keseriusan pelanggaran sehingga perusahaan berada dalam posisi mempertimbangkan tindakan PHK jika pelanggaran tetap berlanjut.

Selain itu, SP berbeda dengan surat teguran yang biasanya bersifat preventif dan mengingatkan untuk pelanggaran ringan. Surat Peringatan bersifat lebih serius dan represif, dengan konsekuensi yang bisa berujung sampai PHK jika tidak ada perbaikan perilaku karyawan.

Surat Peringatan sebagai dokumen tertulis juga berfungsi sebagai bukti formal bahwa perusahaan telah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki kesalahan sebelum akhirnya mengambil tindakan yang lebih berat. Oleh karena itu, pembuatan dan pemberian SP harus dilakukan dengan prosedur dan isi yang jelas, termasuk menyebutkan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang mungkin dikenakan.