Info Gaji ASN: Skema Single Salary ASN 2026, Kabar Bahagia atau Tantangan Baru? Ini Penjelasan Resmi BKN dan Pemerintah
Rencana penerapan skema Single Salary untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia kembali mencuat sebagai bagian dari kebijakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Namun, walaupun pencantuman sistem ini dalam dokumen resmi negara menunjukkan keseriusan pemerintah untuk merealisasikannya, implementasi Single Salary ASN belum akan berlaku pada tahun 2026 dan masih direncanakan untuk periode jangka menengah ke depan.
Apa Itu Single Salary ASN?
Single Salary ASN merupakan sistem penggajian tunggal di mana ASN hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan dari berbagai komponen yang saat ini diterima secara terpisah, misalnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Ide utama di balik sistem ini adalah menyederhanakan struktur penghasilan, meningkatkan transparansi, dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berbasis kinerja. Konsep ini pertama kali digagas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Civil Apparatus Policy Brief pada tahun 2017 dan kembali diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Skema dan Mekanisme Penggajian
Dalam mekanismenya, besaran gaji ASN tidak lagi hanya dilihat dari pangkat atau golongan, tetapi melalui sistem grading atau pemeringkatan yang didasarkan pada beberapa parameter, yaitu:
- Beban kerja: tingkat kesulitan dan kompleksitas tugas ASN.
- Tanggung jawab: kewenangan dan kewajiban yang melekat pada posisi jabatan tersebut.
- Risiko pekerjaan: potensi bahaya atau risiko yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas.
Dengan adanya sistem grading, ASN yang berada pada jabatan yang sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda berdasarkan penilaian nilai jabatan, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko yang dimiliki. Hal ini diharapkan dapat mendorong budaya meritokrasi dan keadilan dalam penggajian ASN.
Status Implementasi dan Tantangan
Meskipun wacana Single Salary ASN sudah lama muncul dan kini masuk dalam dokumen RAPBN 2026, pemerintah memastikan bahwa penerapan sistem penggajian tunggal ini belum akan berlaku mulai tahun depan. Kebijakan ini masih masuk dalam perencanaan jangka menengah dan sedang dikaji secara mendalam oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan BKN agar tidak mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara radikal.
Pemerintah juga tengah menyelesaikan regulasi terkait, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN, yang menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN dan transformasi kesejahteraan. Kesiapan fiskal dan penataan kelembagaan serta proses bisnis ASN menjadi tantangan besar yang harus diatasi agar implementasi Single Salary dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap anggaran negara maupun kesejahteraan ASN.
Kesimpulan
Secara ringkas, Single Salary ASN adalah sistem penggajian yang akan menyatukan berbagai komponen gaji ASN ke dalam satu penghasilan tunggal dengan sistem grading berdasarkan nilai jabatan, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Meskipun menjadi kabar menggembirakan dalam rangka reformasi penggajian ASN yang lebih adil dan transparan, penerapan skema ini belum akan dimulai pada 2026, melainkan direncanakan untuk jangka menengah setelah melalui kajian dan persiapan matang oleh pemerintah.
Dengan demikian, ASN masih akan menerima gaji dengan skema yang saat ini berlaku hingga kebijakan Single Salary resmi dijalankan untuk menyempurnakan dan mereformasi sistem penggajian demi efisiensi dan keadilan di masa depan.
