PBB Desak Indonesia Usut Tuntas Korban Demo RI, Ini Tuntutannya
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama gelombang demonstrasi besar yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025. Dalam pernyataannya, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Ravina Shamdasani menegaskan pentingnya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran, khususnya terkait penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan, termasuk polisi dan TNI, selama menangani aksi massa.
PBB juga menyoroti adanya korban jiwa dalam demonstrasi ini, dengan total sedikitnya delapan orang meninggal dunia di beberapa daerah seperti Makassar, Yogyakarta, Jakarta, dan Solo. Salah satu insiden tragis yang mendapat perhatian internasional adalah kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat bentrokan berlangsung.
PBB menekankan bahwa dalam menangani demonstrasi, aparat keamanan wajib menghormati hak kebebasan berkumpul secara damai dan berekspresi, sambil tetap menjaga ketertiban sesuai dengan standar hukum internasional. Semua pasukan keamanan, termasuk militer yang terlibat dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api yang diatur dalam norma-norma internasional.
Selain itu, PBB menyerukan agar media diberikan kebebasan penuh untuk meliput aksi demonstrasi secara independen dan tanpa tekanan, sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Lebih jauh, PBB mengingatkan pemerintah Indonesia akan pentingnya melakukan dialog terbuka untuk merespons keresahan masyarakat yang memicu aksi demonstrasi. PBB meminta agar pemerintah tegas menindaklanjuti aspirasi publik dengan langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan melakukan penyelidikan mendalam dan adil atas dugaan pelanggaran HAM dan represi militer selama aksi demo. PBB juga mencatat adanya tuntutan dari masyarakat seperti investigasi independen kasus kekerasan aparat, reformasi kepolisian, dan transparansi kebijakan DPR terkait tunjangan anggota legislatif.
Seruan ini datang di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan diwarnai oleh ketegangan sosial-politik, terutama terkait kebijakan pengurangan tunjangan anggota DPR dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memadai menangani aspirasi masyarakat.
Kasus-kasus kekerasan aparat yang berlebihan serta pembatasan akses media telah menimbulkan keprihatinan internasional dan menuntut tindakan serius agar norma-norma HAM dan prinsip penegakan hukum internasional benar-benar ditegakkan di Indonesia.
