Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan bantuan langsung tunai kepada pekerja atau buruh yang berpenghasilan rendah untuk menjaga daya beli mereka di tengah tantangan ekonomi.
Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Sejak itu, BSU telah menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi pekerja dan mencegah kenaikan angka pengangguran akibat perlambatan ekonomi.
Pada tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan BSU dengan skema bantuan sebesar Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus untuk periode dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025. Skema ini diberikan kepada sekitar 17,3 juta pekerja dengan pendapatan maksimal Rp3,5 juta dan merupakan bagian stimulus ekonomi yang dianggarkan dari APBN sekitar Rp10,72 triliun.
Meski demikian, jumlah bantuan tersebut dianggap kurang besar untuk memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang terhadap kesejahteraan pekerja, sebagaimana berbagai kritik menyebut bahwa bantuan ini hanya cukup sebagai pelampung kebutuhan harian beberapa hari saja.
Presiden Partai Buruh dan sejumlah ekonom menyatakan bahwa program ini memang mendorong daya beli sementara, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural ketenagakerjaan yang lebih mendalam.
Mengenai pencairan BSU bulan Oktober 2025, informasi resmi menyatakan bahwa tidak ada penyaluran BSU baru pada bulan ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan belum menjadwalkan pencairan bantuan lanjutan di Oktober 2025 setelah pencairan terakhir pada periode Juni-Juli.
Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pekerja yang mengharapkan kelanjutan bantuan sebagai bentuk pengaman sosial. Pemerintah masih mempertimbangkan opsi dan mekanisme rollout selanjutnya, namun saat ini belum ada pengumuman resmi terkait pencairan BSU baru per Oktober 2025.
Pekerja dan buruh yang berharap menerima bantuan dianjurkan untuk terus memantau pengumuman resmi dan melakukan pengecekan status penerima BSU melalui laman resmi BSU Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari hoaks dan informasi salah.
Sejarah dan Tujuan BSU
BSU mulai diperkenalkan tahun 2020 sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan. Tujuan utama BSU adalah menjaga daya beli pekerja berupah rendah dengan memberikan subsidi gaji/upah secara langsung. Program ini jadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional yang lebih luas, termasuk bansos tunai untuk masyarakat umum dan insentif pajak serta subsidi upaya kecil menengah.
Pelaksanaan dan Mekanisme
Penyaluran BSU 2025 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- WNI peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025
- Gaji maksimal Rp3.500.000 per bulan
- Bekerja di sektor formal, tidak sedang menerima program bantuan sosial lain seperti PKH
- BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, dibayarkan sekaligus Rp600.000
Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia dengan transfer langsung ke rekening pekerja yang sudah terverifikasi datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kondisi BSU Oktober 2025
- Tidak ada pencairan BSU baru untuk Oktober 2025
- Penyaluran terakhir terjadi pada Juni-Juli 2025
- Pemerintah mengimbau pekerja untuk terus memeriksa status bantuan di situs resmi
- Pemerintah juga memberikan insentif lain seperti PPh Pasal 21 DTP untuk sektor terdampak terutama pariwisata
- Masyarakat diminta waspada dan tidak mudah percaya dengan informasi pencairan BSU di luar pengumuman resmi.
Dengan demikian, meskipun BSU sudah menjadi program penting untuk melindungi pekerja berpenghasilan rendah di Indonesia selama lima tahun terakhir, untuk bulan Oktober 2025 ini dana BSU belum cair kembali.
Warga yang membutuhkan bantuan dapat memanfaatkan jalur resmi untuk mengecek informasi terbaru dan tetap mengikuti program insentif lain yang sedang berjalan. Evaluasi keberlanjutan BSU juga menjadi topik penting untuk memastikan program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas ekonomi pekerja Indonesia.
