Saham PANI Rontok Akibat Dikeluarkan dari Program Strategis Nasional
Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) mengalami penurunan signifikan setelah pemerintah menghapus proyek PIK 2 Tropical Coastland milik perusahaan tersebut dari daftar Program Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 24 September 2025.
Pelemahan saham PANI terjadi pada perdagangan hari Senin, 13 Oktober 2025, di mana sahamnya merosot sekitar 7,79% hingga level Rp 13.575 per lembar saham, turun dari harga pembukaan Rp 14.350. Selama sepekan terakhir, saham PANI terkoreksi hingga 13,49%, dengan volume perdagangan mencapai 19,3 juta saham dan nilai transaksi sebesar Rp 270,24 miliar. Penurunan ini merefleksikan kekhawatiran investor atas dampak penghapusan proyek sebesar PSN terhadap prospek bisnis PANI.
Penghapusan proyek PIK 2 dari PSN berarti proyek ini tidak lagi mendapatkan kemudahan perizinan dan fasilitas-fasilitas khusus yang biasanya diberikan dalam program tersebut. Meski proyek dapat tetap dilanjutkan, ketidakhadiran dukungan PSN tersebut dinilai menimbulkan risiko tambahan yang membuat investor ragu.
Proyek PIK 2 Tropical Coastland sendiri sebelumnya termasuk dalam daftar PSN sektor pariwisata, diinformasikan lewat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 yang diterapkan pada Oktober 2024. Namun, keputusan terbaru di era Presiden Prabowo Subianto menghapus proyek ini dari daftar PSN.
Pengendalian saham PANI dipegang oleh kongsi Agung Sedayu dan Salim Grup melalui PT Multi Artha Pratama (MAP) yang memiliki sekitar 89,93% saham. Meskipun demikian, tekanan pasar yang tajam akibat kabar penghapusan dari PSN membuat saham PANI merosot dalam beberapa sesi perdagangan terakhir.
Situasi ini menunjukkan bahwa status PSN masih menjadi faktor penting dalam penilaian investor terhadap prospek investasi proyek properti dan pariwisata di Indonesia. Penghapusan proyek dari PSN dianggap membawa ketidakpastian yang berpotensi menurunkan nilai saham perusahaan terkait.
