DPR Sahkan RKUHAP Jadi Undang-Undang 2025, Ini Isi dan Perubahan Pentingnya

Pada tanggal 17 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini menandai reformasi besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan untuk menyempurnakan berbagai ketentuan hukum acara pidana yang selama ini berlaku.

Latar Belakang

Pengesahan RKUHAP ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk memperbarui KUHAP yang telah lama digunakan dan banyak dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi dan nilai-nilai hukum modern. Dengan adanya KUHAP baru ini, diharapkan proses peradilan pidana menjadi lebih adil, transparan, dan melindungi hak-hak semua pihak termasuk tersangka, terdakwa, korban, dan masyarakat luas.

Isi dan Perubahan Penting RKUHAP

Beberapa perubahan signifikan dan penambahan ketentuan dalam RKUHAP yang diundangkan sebagai Undang-Undang antara lain:

Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): RKUHAP menegaskan standar perlindungan HAM dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal ini mencakup larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka dan tahanan.

Aturan Penyidikan dan Penahanan yang Lebih Jelas: Penataan ulang prosedur penyidikan dan penahanan dengan batasan waktu yang tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan mencegah penahanan sewenang-wenang.

Optimalisasi Peran Jaksa dan Penyidik: Regulasi yang lebih detail terkait tugas dan tanggung jawab jaksa serta penyidik agar proses penegakan hukum berjalan efisien dan sesuai dengan asas peradilan yang adil.

Perkuatan Perlindungan bagi Korban dan Saksi: RKUHAP mengatur mekanisme perlindungan khusus bagi korban dan saksi agar mereka mendapat perlakuan layak selama proses hukum.

Penyempurnaan Prosedur Persidangan: Penyesuaian mekanisme persidangan supaya lebih transparan dan akuntabel, termasuk pengaturan sidang daring dan pengaturan waktu persidangan.

Sanksi dan Mekanisme Pengawasan: Penambahan aturan terkait sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar prosedur serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Implikasi dan Harapan

Dengan pengesahan RKUHAP menjadi Undang-Undang, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia akan lebih modern, manusiawi, dan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terkait. Reformasi ini juga merupakan langkah penting dalam mendukung penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.