Simulasi Lengkap UMP-UMK 2026: Kenaikan 7% di Wilayah Ini
Simulasi Lengkap UMP-UMK 2026 menyoroti prediksi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan kota/kabupaten (UMK) rata-rata 6-7% dari 2025, dipicu inflasi, survei kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan negosiasi tripartit buruh-pengusaha-pemerintah.
Latar Belakang Kenaikan
Pemerintah terapkan formula baru berdasarkan Putusan MK No. 91/2023, gabungkan unsur produktivitas, daya beli, dan KHL, tanpa batas maksimal 8% seperti sebelumnya. Simulasi awal dari asosiasi pengusaha dan serikat buruh tunjukkan Jakarta tetap tertinggi nasional, dengan proyeksi Rp5,72-5,78 juta untuk UMP DKI, naik dari Rp5,3 juta tahun lalu.
Daftar Simulasi UMP Provinsi Tertinggi
Berikut proyeksi lengkap berdasarkan skenario 6-7%:
Provinsi UMP 2025 (Rp) Simulasi 6% (Rp) Simulasi 7% (Rp)
DKI Jakarta 5.396.761 5.720.567 5.774.934
Papua 4.279.768 4.536.754 4.578.762
Bangka Belitung 3.870.000 4.102.200 4.141.900
Sulawesi Utara 3.579.000 3.793.740 3.829.530
Aceh 3.686.001 3.907.161 3.944.021
Sumatera Selatan 3.674.778 3.895.264 3.932.013
Sulawesi Selatan 3.657.000 3.876.420 3.913.490
Daftar Simulasi UMK Kota/Kabupaten Tertinggi
UMK di wilayah industri seperti Jabodetabek mendominasi, dengan Kota Bekasi potensial capai Rp6 juta:
Kota/Kabupaten UMK 2025 (Rp) Simulasi 6% (Rp) Simulasi 7% (Rp)
Kota Bekasi 5.690.721 6.032.164 6.091.072
Kab. Karawang 5.596.000 5.931.760 5.988.520
Kab. Bekasi 5.546.561 5.879.355 5.934.820
DKI Jakarta 5.396.761 5.720.567 5.774.934
Kota Depok 5.196.561 5.508.355 5.560.520
Kota Cilegon 5.130.000 5.437.800 5.489.100
Kontroversi dan Dampak Ekonomi
Buruh tuntut kenaikan hingga 11% di Jakarta untuk tutup defisit KHL Rp1 juta/bulan, sementara pengusaha khawatir beban operasional naik 10-15% di sektor manufaktur.
Dampak positif termasuk daya beli naik dorong konsumsi, tapi risiko PHK di UMKM jika formula tak fleksibel; penetapan final Desember 2025 via gubernur/wali kota. Pemerintah harap keseimbangan agar pertumbuhan 5,2% terjaga.

