BNPB Pastikan Pembangunan Jembatan Bailey Dibiayai Negara

BNPB Pastikan Pembangunan Jembatan Bailey Dibiayai Negara

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Bailey pascabencana di wilayah Sumatra, termasuk Aceh Tamiang, sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai tanggung jawab negara. 

Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Suharyanto sampaikan pernyataan ini pada 1 Januari 2026, merespons kekhawatiran soal biaya operasional TNI dan infrastruktur darurat. Jembatan Bailey jadi solusi strategis hubungkan daerah terpencil terdampak banjir dan longsor akhir 2025.

Konteks Pembiayaan

Dana Siap Pakai BNPB capai Rp1,4 triliun hingga akhir 2025, plus tambahan Rp1,5 triliun dari kas negara untuk tanggap darurat hingga rekonstruksi. Dukungan operasional TNI Rp84,16 miliar, tahap pertama Rp26,7 miliar cair hingga akhir 2025, sisanya awal 2026 pasca pertanggungjawaban. Mekanisme ini terapkan prinsip kehati-hatian, audit BPKP, dan pemeriksaan BPK sebelum pencairan.

Sejarah dan Implementasi

Pada 2024 pasang 2 unit Jembatan Bailey, 2025 tambah 5 unit di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana alokasikan operasi SAR, logistik, hunian sementara, dan infrastruktur seperti jembatan sementara untuk akses cepat. Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatra DPR RI di Banda Aceh konfirmasi ketersediaan Dana Siap Pakai.

Dampak Pemulihan

Penegasan BNPB pastikan transparansi dan akuntabilitas, sinergi dengan kementerian, TNI, dan daerah percepat pemulihan. Jembatan Bailey ringankan beban masyarakat terdampak, sambungkan distribusi bantuan hingga aktivitas ekonomi. Komitmen ini lanjutkan momentum pasca kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tamiang.


Next Post Previous Post