Menkeu Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub, Geram Banyak Kapal Asing Tak Bayar Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam memotong anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena marah atas banyaknya kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia tanpa membayar pajak.

Keluhan ini muncul dari Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dalam sidang debottlenecking di Kemenkeu pada 26 Januari 2026, di mana penerimaan pajak pelayaran domestik Rp24 triliun tapi kapal asing hanya Rp600 miliar, berpotensi bocor hingga Rp8 triliun per tahun.

Latar Belakang Masalah

INSA melaporkan ketidakadilan: kapal Indonesia wajib bayar pajak di negara lain, sementara kapal asing bebas di Indonesia meski dapat penghasilan di sini.

Purbaya menekankan "equal treatment" dan meminta Kemenhub terapkan SOP ketat, seperti bukti bayar pajak sebelum izin berlayar mulai 2026.

Kemenhub diberi waktu dua minggu hingga satu bulan untuk keluarkan peraturan baru soal pajak kapal asing.

INSA diminta pantau selama tiga bulan; jika tak ada perubahan, langsung lapor Kemenkeu untuk "punish" Kemenhub dengan potong anggaran.

Potongan anggaran bisa ganggu program Kemenhub, tapi tujuannya tingkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ini bagian dari upaya serius pemerintah atasi kebocoran fiskal di sektor pelayaran.