Parpol yang Ada Huruf "K" Menerima Aliran Dana Korupsi K3

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Noel Gerungan, baru-baru ini menyinggung keterlibatan partai politik berinisial atau mengandung huruf "K" dalam kasus dugaan korupsi pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Klaim ini disampaikan saat ia hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 26 Januari 2026, di mana ia memberikan petunjuk samar tanpa menyebut nama partai secara eksplisit, posisi huruf K, warna bendera partai, atau statusnya di parlemen

Noel menyatakan bahwa parpol tersebut menerima aliran dana dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang melibatkan pejabat Kemenaker dan kelompoknya. Ia juga menyebut organisasi masyarakat (ormas) non-berbasis agama turut menikmati dana serupa, dengan total kerugian negara mencapai Rp6,5 miliar. Noel meminta hukuman mati jika tuduhan terbukti, menunjukkan sikapnya yang tegas di persidangan. Pernyataan ini memicu spekulasi luas di media sosial dan berita, karena bersifat ambigu dan dirancang untuk menarik perhatian publik.

Latar Belakang Kasus K3

Kasus ini berawal dari dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3, di mana Noel dan rekan-rekannya didakwa menerima suap untuk memperlancar proses. Sidang lanjutan pada 26 Januari 2026 memeriksa saksi-saksi kunci, termasuk Noel yang kini jadi tersangka. Belum ada konfirmasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pengadilan mengenai aliran dana ke parpol atau ormas, sehingga klaim ini masih bersifat tuduhan sepihak.

Parpol Indonesia dengan Huruf "K"

Beberapa partai politik di Indonesia yang namanya mengandung huruf "K" dan berstatus nasional meliputi:

Partai Golkar (ada huruf K, inisial G, partai berlatar kuning).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (inisial PKS, huruf K dominan).

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) (baru, mengandung K).

Partai Demokrat Keristen Demokrat (PDK) atau varian historis seperti PDI-P (ada K di "Kebangkitan").

Noel tidak spesifik, tapi spekulasi media mengarah ke PKS atau Golkar karena inisial dan pengaruhnya di parlemen. Namun, tanpa bukti forensik, ini tetap dugaan.

Ormas dan Keterlibatan Lain

Selain parpol, Noel sebut ormas non-agama seperti kelompok buruh atau serikat pekerja yang dekat dengan Kemenaker. Contoh potensial termasuk ormas buruh independen, tapi lagi-lagi tanpa nama jelas. Kasus ini bagian dari rangkaian korupsi di sektor ketenagakerjaan, mirip skandal sebelumnya di BPJS Ketenagakerjaan.

Dampak dan Respons Publik

Klaim Noel viral di YouTube, Facebook, dan media nasional sejak 25 Januari 2026, dengan judul sensasional seperti "Parpol K Terima Uang K3". Respons publik campur aduk: sebagian tuntut transparansi, lainnya anggap "lempar batu sembunyi tangan". Di Medan, diskusi lokal di Tribunnews soroti implikasi ke politik Sumut. Hingga 27 Januari 2026 pagi, belum ada tanggapan resmi dari parpol terkait atau KPK.

Update dan Saran

Sidang masih berlangsung; pantau situs resmi KPK (kpk.go.id) atau Kompas.tv untuk perkembangan. Klaim ini belum terverifikasi pengadilan, jadi hindari kesimpulan prematur. Jika Anda content creator seperti minat Anda sebelumnya, ini topik potensial untuk artikel analisis korupsi politik terkini.