Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus MUI Masa Khidmah 2025-2030
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi mengukuhkan susunan pengurus pusat untuk masa khidmah 2025-2030 melalui Musyawarah Nasional (Munas) XI dan pengukuhan di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Februari 2026.
Pengukuhan ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto, menegaskan sinergi antara pemerintah dan lembaga fatwa umat Islam terbesar di Indonesia. KH Anwar Iskandar kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, sementara Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memimpin Dewan Pertimbangan.
Dewan Pertimbangan MUI
Dewan ini berperan memberikan masukan strategis kepada kepemimpinan eksekutif MUI.
|
Jabatan |
Nama |
|
Ketua |
Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin |
|
Wakil Ketua |
Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar |
|
Wakil Ketua |
Dr. KH Afifuddin Muhajir |
|
Wakil Ketua |
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie |
|
Wakil Ketua |
Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH |
|
Wakil Ketua |
Prof. Dr. Syafiq Mughni |
|
Wakil Ketua |
H. Basri Bermuda, MBA |
|
Wakil Ketua |
KH. Abdullah Jaidi |
Dewan Pimpinan MUI
Dewan eksekutif ini bertanggung jawab atas operasional harian organisasi, termasuk fatwa, dakwah, dan hubungan antaragama.
|
Jabatan |
Nama |
|
Ketua Umum |
KH M. Anwar Iskandar |
|
Wakil Ketua Umum |
KHM Cholil Nafis, Ph.D. |
|
Wakil Ketua Umum |
Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag. |
|
Wakil Ketua Umum |
Dr. KH Marsudi Syuhud, MM |
Struktur lengkap mencakup Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan dan Bendahara Umum Misbahul Ulum, dengan tambahan wakil ketua bidang seperti Dr. KH Jeje Zaenudin dan lainnya.
Proses Pemilihan dan Pengukuhan
Susunan ditetapkan melalui formatur 19 orang dari unsur NU, Muhammadiyah, pesantren, dan cendekiawan, sesuai Peraturan Organisasi MUI.
Pengumuman awal terjadi pada November 2025 di Munas XI, diresmikan Februari 2026 dengan potensi revisi minor untuk pengembangan organisasi.
KH Masduki Baidlowi memimpin pleno penetapan, menekankan komitmen pada pedoman dasar MUI.
Konteks dan Dampak
Pengurusan ini melanjutkan kepemimpinan Anwar Iskandar dari periode sebelumnya, dengan penambahan tokoh lintas organisasi Islam untuk memperkuat moderasi beragama.
Di tengah dinamika pasca-pemilu 2024, struktur ini diharapkan mendukung harmoni umat, fatwa kontemporer, dan kerjasama dengan pemerintah Prabowo.
Acara pengukuhan menarik perhatian nasional, menandai transisi kepemimpinan yang inklusif.
