Satu Prajurit TNI Gugur dalam Serangan ke Markas UNIFIL di Lebanon Selatan
Badan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa‑Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mengumumkan satu prajurit penjaga perdamaian tewas dan satu lainnya kritis akibat ledakan proyektil yang menghantam salah satu posnya di selatan Lebanon, Sabtu–Minggu (29–30 Maret 2026).
Kronologi kejadian
Insiden terjadi di dekat desa Adchit al‑Qusayr, sebuah kawasan di garis demarkasi antara Lebanon selatan dan Israel yang menjadi pusat bentrokan antara pasukan Israel dengan kelompok Hezbollah yang didukung Iran. Menurut pernyataan UNIFIL, satu penjaga perdamaian tewas seketika ketika proyektil tersebut meledak di posisi pasukan, sementara seorang rekannya mengalami luka kritis.
Korban dan respons Indonesia
Kementerian Luar Negeri Indonesia membenarkan bahwa prajurit yang tewas adalah warga negara Indonesia yang bertugas dalam kontingen UNIFIL. Selain satu prajurit yang gugur, tiga anggota lain dari kontingen Indonesia juga dilaporkan terluka akibat serangan artileri yang sama di sekitar posisi mereka. Jakarta menyatakan “kecaman keras” atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa setiap serangan terhadap penjaga perdamaian PBB adalah tidak dapat diterima.
UNIFIL dan konteks konflik
UNIFIL ditempatkan di Lebanon selatan untuk memantau gencatan senjata dan memisahkan pasukan Israel dengan Hezbollah, yang belakangan intensitas tembak‑menembaknya meningkat.
Misinya kerap berada di tengah zona konflik, dan serangan terhadap pos PBB pernah terjadi sebelumnya, termasuk ketika pos batalyon Ghana dihantam rudal yang mengakibatkan dua prajurit luka serius. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres turut menyampaikan duka cita dan menekankan bahwa tidak seharusnya ada penjaga perdamaian yang kehilangan nyawa saat menjalankan tugas perdamaian.
Investigasi dan seruan internasional
UNIFIL menyatakan belum mengetahui asal‑usul proyektil yang menewaskan penjaga perdamaian itu dan telah memulai penyelidikan untuk mengungkap semua keadaan di sekitar insiden.
Lembaga ini juga mengulangi seruan agar semua pihak di wilayah tersebut mematuhi hukum internasional dan menjamin keamanan personel serta properti PBB, termasuk dengan menghindari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
