Celios: Pengawasan BBM Subsidi Harus Diperketat di Tengah Lonjakan Harga Energi
Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang wajar karena mengikuti dinamika harga minyak dunia dan patokan Independent Crude Price (ICP). Namun, kenaikan harga ini turut meningkatkan beban biaya produksi industri dan logistik, sehingga ada risiko alih konsumsi ke BBM subsidi yang lebih murah.
“Kenaikan harga BBM nonsubsidi bisa memicu pergeseran konsumsi, sehingga pengawasan terhadap solar subsidi harus diperketat, terutama di luar Pulau Jawa,” kata Bhima.
Potensi Kebocoran dan Penyalahgunaan
Celios mengingatkan bahwa kebocoran BBM subsidi sering terjadi di sektor‑sektor padat energi seperti pertambangan, perkebunan, dan alat berat industri. Di sejumlah daerah, solar subsidi yang seharusnya untuk kebutuhan masyarakat dan transportasi umum justru dialihkan untuk kegiatan komersial, sehingga mengurangi efektivitas bantuan fiskal pemerintah.
Pengawasan yang longgar juga berpotensi memicu penimbunan, penyalahgunaan, dan bahkan penyaluran ilegal BBM bersubsidi. Hal ini bukan hanya menyimpang dari prinsip “tepat sasaran”, tetapi juga memperbesar risiko defisit anggaran negara jika subsidi terus mengalir ke pihak yang tidak seharusnya.
Perlunya Skema dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Celios menyarankan pemerintah untuk memperkuat skema pengendalian BBM subsidi melalui kombinasi teknologi, regulasi, dan pengawasan lintas instansi. Penggunaan sistem digitalisasi transaksi, seperti integrasi dengan aplikasi pemerintah atau kartu khusus, dinilai dapat mempersempit ruang penyalahgunaan.
“Pengawasan terhadap solar subsidi juga harus ketat, terutama di luar Pulau Jawa, baik untuk kebutuhan logistik maupun alat berat industri,” tegas Bhima.
Selain itu, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan insentif atau kompensasi khusus bagi industri strategis, agar kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak memicu PHK massal atau penurunan produktivitas.
Peran Instansi dan Masyarakat
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina telah membentuk satuan tugas pengawasan dan monitoring BBM subsidi untuk memastikan kuota disalurkan secara tepat sasaran. Celios menilai langkah ini perlu didukung dengan keterlibatan aktif aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai pengawas sosial.
Masyarakat juga didorong untuk lebih kritis terhadap praktik penimbunan, penyalurdan ilegal, atau pembelian BBM subsidi yang tidak sesuai kategori. Dengan transparansi dan sinergi antar‑pihak, diharapkan subsidi energi dapat lebih efektif dalam menopang daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.
