Gaji ke-13 ASN Terancam Efisiensi Anggaran: Respons Menkeu Purbaya dan Pemerintah

Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 sedang menjadi perhatian publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa nasib tunjangan ini masih dalam tahap kajian mendalam.

Latar Belakang Isu Efisiensi

Pemerintah menerapkan efisiensi anggaran secara ketat akibat tekanan subsidi energi yang melonjak, termasuk potensi pemangkasan hingga 90% pada belanja kementerian dan lembaga. Kebijakan ini memicu kekhawatiran bahwa gaji ke-13, yang biasanya cair Juni, bisa terkena dampak seperti pemangkasan 25% atau bahkan penundaan.

Meski demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa efisiensi tidak mencakup pemotongan gaji ke-13 secara langsung, melainkan hanya item-item non-esensial.

Pernyataan Resmi Menkeu Purbaya

Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menekankan bahwa belum ada keputusan final terkait gaji ke-13 ASN. "Masih dipelajari," ujarnya saat ditemui di Jakarta pada awal April 2026, meminta publik menunggu hasil kajian lebih lanjut.

Menkeu juga menyebutkan bahwa pemerintah mengkaji berbagai opsi untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan hak ASN secara berlebihan.

Dampak dan Harapan Pencairan

Pencairan gaji ke-13 direncanakan Juni 2026, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya, mirip THR. Pemerintah telah mengalokasikan tambahan DAU Rp7,6 triliun untuk guru ASN daerah, menandakan komitmen parsial meski di bawah tekanan defisit APBN yang diproyeksi naik ke 2,9%.

ASN diminta bersabar karena pembahasan internal pemerintah masih berlangsung, dengan harapan kebijakan akhir segera diumumkan.