Menteri ESDM Buka Peluang Kerja Sama Hilirisasi Nikel Indonesia-Filipina Skema B2B
Poin Utama Pernyataan Menteri ESDM
|
Aspek |
Keterangan |
|
Skema Kerja Sama |
Tidak ada G2G, tapi B2B terbuka |
|
Kondisi Filipina |
Memiliki cadangan nikel, tapi jumlahnya tidak banyak |
|
Kesiapan Indonesia |
Pemerintah & korporasi siap buka kerja sama hilirisasi |
|
Fokus Utama |
Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya mineral |
Bahlil menjelaskan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026): "Dalam konteks kerja sama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau memang ada B2B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja".
Konteks Kunjungan Presiden Prabowo
Isu kerja sama nikel ini mencuat jelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Filipina pada 7-8 Mei 2026. Dalam lawatan itu, Prabowo dijadwalkan hadir dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu.
Salah satu sektor yang berpotensi dibahas adalah pengembangan industri berbasis nikel, meski pemerintah belum merinci bentuk kolaborasi yang akan dijajaki—apakah menyangkut suplai bahan baku, investasi smelter, atau pengembangan industri turunan.
Latar Belakang Hilirisasi Nikel Indonesia
Sejak 2020: Indonesia melarang ekspor nikel mentah dan mewajibkan pengolahan lebih lanjut melalui hilirisasi
Penggunaan Nikel: Bahan baku stainless steel, komponen utama baterai kendaraan listrik (EV), pelapisan logam anti-karat, turbin, koin, dan peralatan dapur
Posisi Indonesia: Negara dengan cadangan nikel besar yang sedang mendorong agenda hilirisasi dan industrialisasi
Bahlil menekankan bahwa skema B2B lebih memungkinkan karena Indonesia sedang memperkuat posisinya sebagai pusat hilirisasi nikel, sementara Filipina memiliki cadangan bahan baku yang dapat masuk dalam rantai pasok industri. Kerja sama akan bergantung pada kebutuhan industri masing-masing pihak dan hitung-hitungan keekonomian.

