HKI Usul Bentuk Badan Khusus Kawasan Industri

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang menangani kawasan industri secara nasional. Usulan ini diarahkan agar pengembangan kawasan industri tidak lagi tersebar di banyak instansi, sehingga koordinasi, perizinan, dan pengelolaan investasi bisa berjalan lebih cepat dan terarah.

Alasan Usulan

HKI menilai kawasan industri membutuhkan wadah kelembagaan yang lebih fokus karena selama ini masih ada tantangan dalam hal investasi, regulasi, dan sinkronisasi kebijakan. Menurut HKI, badan khusus tersebut dapat membantu menjawab berbagai hambatan yang kerap muncul dalam pengembangan kawasan industri di Indonesia.

Nama Lembaga yang Diusulkan

Ketua Umum HKI terpilih periode 2025–2029, Achmad Ma’ruf Maulana, mengusulkan pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN). Lembaga ini diharapkan menjadi pengelola terintegrasi untuk kawasan industri, sekaligus memperkuat peran Kementerian Perindustrian sebagai pembina teknis.

Harapan HKI

Melalui BKIN, HKI berharap ada harmonisasi kebijakan, kepastian hukum, dan percepatan investasi di kawasan industri. Dengan model kelembagaan yang lebih jelas, pemerintah diharapkan bisa lebih mudah mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempercepat pengembangan industri nasional.