Pemerintah Buka Peluang Penurunan Harga BBM Nonsubsidi Juli 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan kemungkinan turunnya harga bahan bakar minyak nonsubsidi pada Selasa, 21 Juli 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Langkah ini didorong oleh melandainya harga minyak mentah dunia, sehingga pemerintah mulai menghitung ulang formulasi tarif energi.

Pemerintah juga akan menggelar pertemuan dengan PT Pertamina (Persero) dan sejumlah badan usaha swasta pengelola SPBU untuk membahas penyesuaian harga. Di saat yang sama, pemerintah menegaskan pasokan minyak mentah nasional berada dalam kondisi aman dan harga BBM subsidi tidak akan naik.

Dasar Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dipicu oleh turunnya Harga Indeks Pasar BBM dan harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Pada Juni 2026, ICP tercatat sebesar USD 83,45 per barel, turun dari USD 106,56 per barel pada Mei 2026 setelah meredanya ketegangan blokade Selat Hormuz.

Bahlil menyebut pemerintah ingin mencari formulasi yang seimbang, agar konsumen BBM nonsubsidi tidak terbebani, tetapi pelaku usaha sektor perminyakan juga tetap bisa menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa kelompok pengguna BBM nonsubsidi merupakan konsumen yang dinilai mampu menanggung harga pasar.

Implikasi ke Depan

Jika penurunan harga benar-benar diterapkan, dampaknya akan terasa terutama pada pengguna BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan varian diesel tertentu. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah responsif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan ingin menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan pemerintah bersama Pertamina dan badan usaha swasta. Artinya, peluang penurunan sudah terbuka, tetapi besaran dan waktu penyesuaian tetap bergantung pada hasil kalkulasi resmi.