Transjakarta Bakal Kelola Transportasi ke Kepulauan Seribu, Tarif Ditargetkan Lebih Murah
Kebijakan tersebut disiapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan sekaligus menekan tarif perjalanan bagi masyarakat. Selama ini, transportasi menuju Kepulauan Seribu masih berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dengan sebagian layanan dijalankan oleh pelaku transportasi lokal yang mayoritas merupakan warga Kepulauan Seribu.
Pengelolaan Dinilai Belum Efisien
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI telah melakukan evaluasi terhadap sistem transportasi menuju Kepulauan Seribu. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pola pengelolaan yang berjalan saat ini masih dinilai belum efisien.
Karena itu, Pemprov DKI akan menjadikan sistem pengelolaan Transjakarta di wilayah daratan sebagai acuan untuk mengembangkan layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu.
“Kami melihat ini menjadi sangat tidak efisien karena pengalaman yang ada di Jakarta sendiri, di perkotaan maksudnya, di lima wilayah yang ada, performa dari Transjakarta sekarang ini cukup sangat baik,” kata Pramono saat kunjungan kerja di Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).
Menurut Pramono, Transjakarta saat ini telah memiliki pengalaman dalam mengelola armada dalam jumlah besar. Ia menyebut perusahaan tersebut mengelola hampir 10.000 bus atau bahkan lebih.
Kepercayaan Masyarakat Meningkat
Pramono juga menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan Transjakarta terus mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari jumlah penggunaan layanan yang disebut naik 14,99 persen pada bulan sebelumnya.
Kenaikan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI untuk memberikan tanggung jawab pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu kepada Transjakarta.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sekarang memberikan kepercayaan kepada Transjakarta,” ujar Pramono.
Dengan pengalihan tersebut, layanan transportasi diharapkan dapat terintegrasi dengan lebih baik. Masyarakat dari wilayah daratan Jakarta maupun warga Kepulauan Seribu nantinya diharapkan memperoleh akses transportasi yang lebih mudah, teratur, dan memiliki standar pelayanan yang jelas.
Tarif Penyeberangan Bakal Lebih Murah
Selain meningkatkan efisiensi, pengalihan pengelolaan juga ditujukan untuk menurunkan tarif perjalanan menuju Kepulauan Seribu. Namun, Pemprov DKI belum menetapkan besaran tarif baru tersebut.
Pramono mengatakan, mekanisme pengalihan dan penetapan tarif masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah juga perlu menyesuaikan sejumlah aturan, termasuk peraturan daerah dan peraturan gubernur.
“Nanti mekanismenya sedang dimatangkan karena harus merubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya, yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta,” jelasnya.
Regulasi Masih Disiapkan
Keputusan pengalihan pengelolaan telah disampaikan Pemprov DKI, tetapi pelaksanaannya belum dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih perlu menyusun skema operasional, pembagian kewenangan, standar pelayanan, hingga mekanisme pembiayaan layanan.
Rencana tersebut sebelumnya juga disebut akan mulai diarahkan pada 2027. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga Kepulauan Seribu yang bepergian ke Jakarta, sekaligus mendukung akses masyarakat dari daratan yang hendak menuju sejumlah pulau di wilayah tersebut.
Pemprov DKI juga perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memperhatikan keberadaan pelaku transportasi lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari layanan penyeberangan. Dengan demikian, perubahan pengelolaan dapat meningkatkan kualitas layanan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.
Jika terealisasi, pengelolaan transportasi laut oleh Transjakarta akan menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas transportasi publik Jakarta hingga wilayah Kepulauan Seribu.
