Pemerintah Targetkan Penurunan Biaya Logistik Nasional Menjadi 10 Persen

Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari sekitar 14 persen menjadi 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian di tengah ketidakpastian global.

Target dan Dampak Efisiensi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target ini dalam Bisnis Forum di Jakarta pada Rabu (23/9/2026). Ia menjelaskan bahwa pemotongan biaya logistik sebesar 4 persen tersebut berpotensi memberikan dampak efisiensi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita ketahui logistik angkanya sekitar 14 persen, kalau kita targetkan 10 persen saja, maka itu akan perbaikan terhadap perekonomian nasional yang deltanya 4 persen," kata Airlangga Hartarto. Ia menyebut penurunan ini sebagai salah satu low hanging fruit atau target realistis yang harus segera dikejar pemerintah.

Tiga Syarat Pertumbuhan Ekonomi 6–8 Persen

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dan hingga 8 persen dalam jangka panjang, pemerintah menetapkan tiga syarat utama yang perlu dipenuhi:

Investasi harus tumbuh lebih cepat daripada PDB — Investasi dinilai dapat menciptakan lapangan kerja, menghemat devisa, sekaligus meningkatkan ekspor.

Produktivitas dan kualitas SDM meningkat — Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci daya saing.

Ekspor semakin bernilai tambah dengan logistik efisien — Nilai tambah ekspor harus terus meningkat dengan dukungan efisiensi logistik.

"Investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menghemat devisa dan juga meningkatkan ekspor. Jadi inilah yang diharapkan menjadi penunjang utama perekonomian," ujar Airlangga.

Strategi Pemerintah Mencapai Target

Pemerintah menyiapkan empat strategi utama untuk mempersempit kesenjangan menuju target pertumbuhan:

Deregulasi dan debottlenecking melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2026.

Penguatan investasi dan pembiayaan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Danantara, dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Peningkatan produktivitas melalui program magang dan vokasi.

Perluasan akses pasar melalui 25 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan dan 13 perjanjian dalam proses perundingan, seiring aksesi Indonesia menuju OECD.

Konteks Biaya Logistik Indonesia

Biaya logistik Indonesia yang berada di kisaran 14 persen terhadap PDB masih jauh di atas rata-rata negara maju yang berkisar 8–10 persen. Kondisi ini membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar global maupun domestik karena setiap barang yang diproduksi harus menanggung beban biaya distribusi yang lebih besar.

Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Malaysia memiliki biaya logistik sekitar 13 persen dari PDB, sementara Thailand sekitar 15 persen. Bahkan pada 2025, data menunjukkan biaya logistik nasional masih berada di kisaran 23 persen terhadap PDB, hampir dua kali lipat negara maju.

Komitmen Jangka Panjang

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan konektivitas dan memacu investasi berkualitas demi memelihara produktivitas serta daya saing ekonomi nasional. Penguatan sistem logistik yang terintegrasi dan berdaya tahan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih rentan meskipun outlook 2027 diperkirakan membaik.