Perbankan Perkuat Pelindungan Data Usai PP No 33/2026

Perbankan Perkuat Pelindungan Data Usai PP No 33/2026

Industri perbankan menghadapi kewajiban memperbarui tata kelola informasi nasabah setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 33/2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 27/2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi. Pelaku usaha diberi waktu enam bulan sejak peraturan diundangkan untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik pengelolaan data, paling lambat 16 Januari 2027.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian pelaku industri keuangan karena mencakup hampir seluruh aspek operasional: pengumpulan informasi, penggunaan data, pemenuhan hak pemilik data, keamanan pemrosesan, hingga penanganan kegagalan pelindungan informasi pribadi.

Forum Kesiapan Industri

Persiapan menghadapi regulasi baru itu dibahas dalam Privacy Day 2026 di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Eman Achmad & Co Law Firm bersama PT Bank DBS Indonesia.

Mengusung tema “Membangun Kepercayaan dalam Ekosistem Keuangan Pasca PP No 33/2026,” forum mempertemukan praktisi pelindungan data pribadi, perwakilan perbankan, serta asosiasi industri. Pembahasan diarahkan pada kesiapan organisasi menjalankan ketentuan baru, termasuk integrasi prinsip pelindungan data ke dalam proses bisnis inti seperti pembukaan rekening, penyaluran kredit, pembayaran, dan penagihan.

Kewajiban Kepatuhan Data

Perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ajeng Risda Rahmadani, memaparkan sejumlah kewajiban yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan regulasi. Ruang lingkupnya meliputi tanggung jawab pengendali dan prosesor data, dasar pemrosesan yang sah, pemenuhan hak subjek data, keamanan pemrosesan, serta penanganan kegagalan pelindungan informasi pribadi.

Ajeng menekankan bahwa keberhasilan penerapan ketentuan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya kepatuhan masing-masing organisasi.

“Pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan agar penerapan ketentuan pelindungan data pribadi berjalan efektif,” ujarnya, Kamis (5/11/2026).

Kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting agar pelaksanaan regulasi tidak berhenti pada kepatuhan formal, melainkan benar-benar memperkuat perlindungan bagi nasabah.

Tiga Pilar Kepatuhan

Dari perspektif kebijakan keuangan, Direktur Kepala Grup Kebijakan dan Strategi Inovasi dan Digitalisasi Data Bank Indonesia, Agung Bayu Purwoko, menggarisbawahi tiga komponen utama dalam membangun kepatuhan: regulasi, organisasi, dan perangkat pendukung. Ketiganya perlu berjalan bersama agar kewajiban pelindungan data tidak hanya bergantung pada aturan tertulis.

Agung juga menyoroti penggunaan dua instrumen penting:

Record of Processing Activities (ROPA) untuk mendokumentasikan dan memetakan seluruh kegiatan pemrosesan data.

Data Protection Impact Assessment (DPIA) untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat muncul selama informasi pribadi dikelola.

Kedua instrumen tersebut tidak semestinya diperlakukan sebatas kelengkapan administrasi. Pemanfaatannya perlu diarahkan untuk memahami secara menyeluruh aktivitas pemrosesan data dan risiko yang menyertainya.

Akuntabilitas Melampaui Persetujuan

Ketua Financial Industry Data Protection & Privacy Network (FINDANET), Yosea Iskandar, mengangkat pendekatan beyond consent sebagai bagian penting pelindungan data di industri keuangan. Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab pengelolaan informasi sebagai kewajiban berkelanjutan, bukan sekadar memperoleh persetujuan pengguna saat data dikumpulkan.

Akuntabilitas perlu dijaga sepanjang siklus pengelolaan informasi, termasuk ketika data nasabah dialihkan atau dimanfaatkan pihak lain. Tanggung jawab pelindungan tetap diperlukan pada berbagai tahapan penggunaan data.

Yosea juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), khususnya ketika data pribadi digunakan untuk melatih model atau mendukung pengambilan keputusan.

“Perlunya pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI), terutama ketika data pribadi digunakan untuk melatih model atau mendukung pengambilan keputusan,” ujarnya.

Kesiapan Operasional dan Risiko

Selain regulasi dan tata kelola, forum juga menyoroti kesiapan operasional bank dalam merespons permintaan pemilik data serta menangani persoalan keamanan informasi. Anggota IAPP Asia Advisory Board, Satriyo Wibowo, menjelaskan perlunya alur kerja terstruktur untuk memastikan pemenuhan hak subjek data dan penanganan insiden berjalan jelas.

Raditya Kosasih dari Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) kembali menegaskan peran ROPA dan DPIA. ROPA membantu organisasi memetakan kegiatan pemrosesan data, sementara DPIA digunakan untuk menilai risiko terhadap individu akibat aktivitas pengolahan informasi.

Dengan batas waktu 16 Januari 2027, penyesuaian terhadap PP No 33/2026 menuntut perbankan memperkuat kebijakan, struktur organisasi, perangkat pendukung, dan prosedur operasional. Tujuannya bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjaga kepercayaan nasabah di tengah semakin luasnya digitalisasi layanan keuangan.

Next Post Previous Post