Dasar Hukum PPOB dan E-Commerce (JapriPay) Tidak Memerlukan Izin OJK

Dasar Hukum PPOB dan E-Commerce (JapriPay) Tidak Memerlukan Izin OJK
(Foto Dasar Hukum PPOB dan E-Commerce (JapriPay) Tidak Memerlukan Izin OJK)
Menurut informasi dari Bisikan Cuan, JapriPay adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara networking dan team marketing leaders. Ini adalah platform di mana penjual dapat berkumpul dan menjual barang atau jasa kepada pelanggan tanpa bertemu secara fisik. JapriPay merupakan startup pembayaran dan e-commerce syariah dengan sistem bagi hasil kepada pengguna melalui sistem bisnis afiliasi.

Baca Juga: JapriPay: Platform Pembayaran Digital dan Gratis Saham Setiap Transaksi

Di JapriPay, terdapat berbagai produk umum dan PPOB (Payment Point Online Bank) seperti produk fashion, elektronik, alat rumah tangga, skincare, token listrik, paket internet, tiket pesawat, dan voucher game. Keunggulan dari marketplace JapriPay adalah semua produknya bersumber dari supplier atau pemilik produk itu sendiri, sehingga harganya relatif lebih murah.

JapriPay juga berencana untuk membuka "affiliomart" yang memungkinkan toko kelontong atau toko harian untuk bekerja sama, serta memberikan kesempatan bagi pemilik skill dan jasa untuk berkarir di platform. JapriPay juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki usaha kecil dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Cuan di JapriPay Bukan Hasil Ponzi Atau Money Game

Dilansir dari Bisikan Cuan, Berikut adalah uraian dasar hukum yang menjelaskan bahwa PPOB dan E-Commerce (JapriPay) tidak memerlukan izin OJK :

Dasar Hukum PPOB

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

PPOB tidak termasuk dalam kategori bank karena tidak menghimpun dana dari masyarakat.

2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/1/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan PPOB.

Mengatur PPOB sebagai penyelenggaraan sistem pembayaran yang tidak memerlukan izin perbankan.

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012.

Mengatur pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan PPOB, tidak memerlukan izin OJK.

Dasar Hukum E-Commerce

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengatur E-COMMERCE sebagai penyelenggaraan sistem elektronik yang tidak termasuk dalam kategori lembaga keuangan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/M-DAG/PER/9/2013.

Mengatur penyelenggaraan E-COMMERCE yang tidak memerlukan izin OJK.

3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mengatur keamanan dan keselamatan transaksi elektronik.

Syarat dan Ketentuan

Meskipun tidak memerlukan izin OJK, PPOB dan E-COMMERCE harus mematuhi peraturan dan ketentuan lainnya, seperti :

1. Peraturan anti-pencucian uang.

2. Peraturan privasi data.

3. Peraturan pajak.

4. Peraturan konsumen.

5. Peraturan lainnya yang berlaku.

Sumber

1. Bank Indonesia.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Kementerian Keuangan.

4. Kementerian Perdagangan.

Next Post Previous Post