Pengertian Karyawan Kontrak dan Contoh Surat Pengangkatan

Karyawan kontrak adalah pekerja yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak kerja secara tertulis. Mereka bekerja untuk jangka waktu tertentu, biasanya maksimal 2 hingga 3 tahun sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan kontrak tersebut dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu tertentu.

Karyawan kontrak memiliki hak atas upah layak, jaminan sosial, perlindungan kerja, cuti, dan kompensasi sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

Definisi Karyawan Kontrak

Karyawan kontrak adalah pekerja yang secara langsung dipekerjakan oleh perusahaan untuk periode tertentu yang diatur dalam kontrak tertulis. Karyawan ini tidak memiliki status karyawan tetap dan biasanya pekerjaannya bersifat sementara, misalnya untuk proyek tertentu, pekerjaan musiman atau pekerjaan percobaan produk baru.

Ketentuan Perundang-undangan

Perjanjian kerja kontrak harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan PKWT ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP. Masa kerja kontrak maksimal 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali maksimal 1 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan setelah masa tenggang 30 hari, tapi hanya 1 kali lagi maksimal 2 tahun. PHK dapat dilakukan saat masa kontrak selesai, serta ada hak kompensasi jika kontrak diputus lebih awal.

Hak Karyawan Kontrak

Karyawan kontrak berhak mendapatkan:

Gaji yang tidak kurang dari upah minimum yang berlaku
Tunjangan seperti tunjangan hari raya (THR) sesuai masa kerja
Perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS)
Hak cuti tahunan minimal 12 hari setelah bekerja selama 12 bulan
Lingkungan kerja yang aman dan sehat
Kompensasi di akhir kontrak sesuai masa kerja.

Singkatnya, karyawan kontrak adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dimaksudkan untuk pekerjaan sementara dengan hak dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan Indonesia.