IHSG Berpotensi Menguat Pekan Depan Setelah Tunjangan Rumah DPR Dibatalkan
Keputusan pembatalan tunjangan rumah anggota DPR oleh DPR RI dinilai menjadi katalis positif bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan. Langkah ini dianggap mampu meredam ketegangan politik dan situasi keamanan yang sebelumnya kurang kondusif akibat gelombang demonstrasi besar yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September 2025.
Demonstrasi yang dirangsang oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemberian tunjangan rumah dan gaji fantastis anggota DPR sempat menimbulkan keresahan di pasar modal, dimana investor asing melakukan aksi jual bersih yang cukup besar dalam beberapa hari pertama September 2025. Ketidakstabilan ini juga sempat menekan nilai rupiah dan meningkatkan risiko investasi Indonesia, sehingga memperlemah IHSG dan membuat investor berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.
Dengan pembatalan tunjangan tersebut, suasana politik dianggap mulai lebih stabil sehingga minat dan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di pasar saham domestik diperkirakan akan meningkat kembali.
Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa kestabilan politik dan keamanan domestik merupakan faktor krusial dalam mendorong risk appetite investor. Ketika politik stabil dan tensi sosial mereda, investor lebih percaya diri untuk kembali masuk pasar saham sehingga memberi efek positif terhadap penguatan IHSG. Investor akan menganggap situasi ini sebagai sinyal bahwa pemerintah dan parlemen responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga mampu menurunkan risiko politik yang sebelumnya membebani pasar.
Dampak negatif dari demonstrasi sebelumnya memang cukup terasa di pasar saham dan nilai tukar rupiah. IHSG sempat anjlok hingga lebih dari 3% pada awal September 2025, dengan saham-saham big caps seperti sektor perbankan mengalami penurunan tajam. Pelemahan rupiah juga tercatat hampir 1% dalam pekan yang sama, serta tekanan jual dari investor asing mencapai triliunan rupiah yang mempengaruhi sentimen pasar secara luas.
Selain itu, gejolak politik meningkatkan risiko investasi terhadap Surat Berharga Negara (SBN), yang dapat berdampak pada naiknya yield atau imbal hasil obligasi sehingga menaikkan biaya utang negara. Namun, jumlah kepemilikan asing di SBN pada saat ini lebih rendah dibanding periode "taper tantrum" 2013 sehingga risiko yang muncul masih relatif terkendali.
Dengan penghentian tunjangan rumah DPR dan perbaikan situasi politik, diharapkan pasar modal domestik dapat kembali stabil dan tumbuh positif. Pemerintah dan otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mengambil langkah-langkah stabilisasi yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor.
Secara keseluruhan, keputusan membatalkan tunjangan ini memberikan sinyal positif bahwa pemerintah merespon keluhan publik secara bertahap, sehingga memberikan efek pemulihan bagi IHSG di pekan-pekan mendatang dan mengurangi risiko gejolak politik yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.
Ringkasnya, pembatalan tunjangan rumah DPR menjadi sentimen positif yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong penguatan IHSG pekan depan dengan kondisi politik domestik yang mulai lebih kondusif serta meredanya ketegangan sosial pasca demonstrasi besar-besaran di berbagai kota Indonesia sepanjang Agustus hingga awal September 2025.
