Kemensos Cabut Bansos untuk Ribuan Warga Terkait Judi Online, Termasuk ASN
Kementerian Sosial Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan mencabut bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada ribuan warga, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diduga menyalahgunakan dana bantuan untuk bermain judi online.
Langkah ini merupakan respons atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi ada 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos yang terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang tahun 2024. Total nilai deposit judi yang dilakukan oleh akun-akun ini mencapai sekitar Rp957 miliar dengan lebih dari 7,5 juta transaksi selama tahun tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Ipul, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami kasus ini bersama PPATK setelah menerima surat resmi sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut. "Jika memang penerima bansos menyalahgunakan dana untuk judi online, kami akan segera mencabut hak mereka menerima bansos. Namun, apabila rekening seseorang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Gus Ipul dalam keterangannya.
Tidak hanya warga biasa, sejumlah ASN juga ditemukan terindikasi memanfaatkan dana bansos untuk berjudi daring. Tindakan ini tentu bertentangan dengan semangat program bansos yang seharusnya membantu masyarakat kurang mampu serta terdampak ekonomi, terutama di masa pemulihan pasca pandemi dan situasi ekonomi sulit saat ini.
Menteri Sosial menambahkan bahwa selain pencabutan bansos, pemerintah juga akan melakukan pembinaan dan edukasi kepada penerima bansos yang terlibat agar mengubah perilaku serta memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan sesuai aturan.
Kerja sama antara Kemensos dan PPATK diharapkan mampu memperketat pengawasan data penerima bansos dan menghindari penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk kegiatan ilegal seperti judi online. Ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto agar bansos diberikan secara lebih hati-hati, transparan, dan tepat guna bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Langkah tegas ini mendapat dukungan dari berbagai pihak karena menjaga integritas dan efektivitas program bansos sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan serta memperkuat kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
