DPR Sebut Program MBG Tetap Berjalan, Fokus Peningkatan Kualitas Gizi

Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tetap harus berjalan meskipun ada sejumlah persoalan seperti kasus keracunan yang menimpa siswa. DPR mendorong evaluasi menyeluruh pada sistem pelaksanaan, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tanpa menghentikan keseluruhan program yang sudah terbukti memberikan manfaat nyata dalam mendukung gizi anak sekolah.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa keracunan MBG bukan alasan untuk menghentikan program tersebut, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga asupan gizi anak-anak Indonesia agar tidak kurang. 

Evaluasi diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, termasuk keterlibatan lebih banyak stakeholder seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan orang tua melalui komite sekolah.

Dalam evaluasi juga diusulkan kepatuhan pada 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) dapur MBG yang meliputi proses mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan, distribusi, dan sanitasi fasilitas. Anggota DPR lain, Said Abdullah, menambahkan perlunya perbaikan distribusi agar makanan tetap segar saat sampai ke sekolah, misalnya dengan memperpendek rantai pasok dan membatasi jumlah siswa yang dilayani oleh satu SPPG agar kualitas makanan tetap terjaga.

Program MBG dianggap sebagai investasi strategis untuk mewujudkan generasi muda yang sehat dan produktif serta mendukung target Indonesia Emas 2045. DPR meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat namun tidak menghentikan program karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan anak dan perekonomian lokal, termasuk menyerap tenaga kerja dalam proses produksi MBG.

Dengan pengawasan dan evaluasi yang tepat, DPR optimis MBG akan terus berjalan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia di sekolah-sekolah.