Menkeu Purbaya Tolak Bangun Family Office Pakai Dana APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak rencana pembangunan Family Office dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan setelah muncul wacana pembentukan Family Office yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Purbaya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengalihkan atau mengalokasikan dana APBN untuk proyek Family Office tersebut. Ia menyampaikan bahwa jika Dewan Ekonomi Nasional mampu membangun Family Office secara mandiri tanpa menggunakan kas negara, maka hal itu sah-sah saja dilakukan. Namun, anggaran APBN harus tetap difokuskan untuk program-program yang memberikan dampak langsung kepada perekonomian nasional secara tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran.
Menkeu Purbaya menegaskan, "Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana." Ia mengungkapkan bahwa fokus utama Kementerian Keuangan adalah memastikan pengelolaan anggaran yang akurat dan efisien, sehingga tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana negara.
Selain itu, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep Family Office meskipun Ketua DEN sering membicarakan hal tersebut. Ia memilih untuk tidak terlibat atau memberikan masukan dalam pembahasan rencana pembangunan Family Office ini, dan lebih fokus pada pengelolaan keuangan negara yang sehat dan transparan.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap pemerintah dalam menjaga prioritas belanja negara untuk kebutuhan yang langsung berdampak bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Pemerintah berkomitmen menghindari penggunaan dana APBN untuk proyek-proyek yang dipandang tidak prioritas atau yang dapat dibiayai dari sumber lain di luar kas negara.
Menkeu Purbaya juga berharap agar instansi terkait yang ingin membangun Family Office dapat mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBN. Ia menutup pernyataannya secara santai dengan mengatakan, "Kalau mau [buat Family Office], saya doakan," sebagai bentuk dukungan tanpa campur tangan dana dari pemerintah.
Dengan sikap ini, Menteri Keuangan menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang prudent dan memastikan prioritas APBN tetap pada sektor-sektor yang krusial untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
