2.500 Pegawai Pakerin Terancam PHK Massal

Ancaman PHK massal menimpa sekitar 2.500 pegawai PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto, Jawa Timur, akibat pabrik yang mandek hampir setahun. Produksi terhenti total, membuat pekerja kehilangan penghasilan rutin dan hak-hak dasar seperti upah, THR, serta BPJS. Serikat buruh mendesak intervensi pemerintah untuk selamatkan nasib ribuan keluarga ini.

Latar Belakang Krisis

PT Pakerin, pabrik kertas ternama di Jawa Timur, lumpuh sejak hampir satu tahun terakhir karena konflik internal keluarga pemilik. Ketua FSPMI Jawa Timur, Jazilul, menyatakan buruh tak bekerja sama sekali, sementara Presiden KSPI Said Iqbal memperkirakan dampaknya hingga 2.500 orang. Pada April 2025, putra pendiri perusahaan, David, mengakui ketidakmampuan bayar upah karena dana operasional habis.

Konflik memuncak dengan pembatalan AHU oleh Kemenkumham periode 2021-2024, yang bikin kepemimpinan perusahaan tak jelas. Dana perusahaan senilai Rp1 triliun terjebak di Bank Prima, milik kerabat pemilik, dan tak bisa ditarik untuk operasi. Situasi ini mirip kasus Sritex, di mana buruh jadi korban perselisihan pengusaha.

Dampak pada Pekerja

Ribuan pekerja kini hadapi ancaman PHK massal setelah tiga bulan upah tak dibayar. Hak-hak seperti THR, uang pensiun, dan BPJS terganggu, memukul kehidupan keluarga buruh yang fokus bekerja tanpa ikut konflik. Jazilul bilang ini berimbas pada kelangsungan hidup mereka.

KSPI catat PHK nasional 2025 capai 88.519 orang, terutama di manufaktur akibat tekanan ekspor-impor dan geopolitik. Kasus Pakerin potensial ulangi tragedi serupa, di mana janji pemerintah tak sepenuhnya terealisasi.

Penyebab Utama Konflik

Perseteruan kakak-adik pemilik jadi akar masalah, dengan dana Rp1 triliun terkunci di BPR saudara. Kemenkumham era Yasonna Laoly keluarkan surat pembatalan AHU berulang, hambat operasional. Said Iqbal sebut ini salah tafsir kebijakan pemerintah.

Pabrik tak jalan sejak 2025, buruh demo minta keadilan. Konflik keluarga ini seperti "dua gajah bertarung, semut diremukkan," nasib pekerja jadi taruhan.

Respons Serikat Buruh

FSPMI Jatim pimpin pendampingan, tergabung KSPI di bawah Said Iqbal. Mereka tuntut Presiden Prabowo turun tangan kembalikan dana agar pabrik hidup kembali. "Kalau perusahaan hidup, buruh bekerja, upah dibayar, PHK dicegah," tegas Said.

KSPI desak Kemenkum cabut keputusan lama dan Kemnaker lindungi buruh. Demo buruh Mojokerto viral, soroti urgensi penyelamatan.

Solusi yang Diusulkan

Pemerintah diminta intervensi langsung: bebaskan dana Rp1 triliun dan klarifikasi kepemimpinan. Said Iqbal harap Prabowo selamatkan seperti kasus lain, cegah PHK massal. Buruh siap kembali produksi jika operasional normal.

Kemnaker catat PHK manufaktur naik 2025, jadi pelajaran buat antisipasi krisis serupa. Tanpa langkah cepat, 2.500 keluarga bakal tambah statistik pengangguran.