Menko Airlangga Janjikan Free Float Saham Minimal 15%: Langkah Baru Dorong Pasar Modal RI Makin Matang
Indonesia berupaya mematangkan pasar modalnya dengan kebijakan baru dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menjanjikan peningkatan free float saham minimal menjadi 15%. Langkah ini direspons cepat oleh OJK dan BEI untuk menjawab kekhawatiran MSCI terkait likuiditas rendah.
Konteks Kebijakan
Free float saham saat ini minimal 7,5% dianggap kurang kompetitif secara global, sehingga MSCI membekukan rebalancing indeks emerging market Indonesia. Airlangga menekankan komitmen pemerintah untuk transparansi kepemilikan, termasuk pengungkapan pemilik saham di bawah 5%, sambil menyiapkan exit policy bagi emiten yang tak patuh. Aturan baru ini akan diterbitkan SRO BEI mulai Februari 2026, berlaku untuk IPO baru dan emiten existing dengan tenggat transisi.
Respons OJK dan BEI
Ketua OJK Mahendra Siregar mengonfirmasi kenaikan batas free float ke 15%, mengecualikan kepemilikan korporat strategis untuk dorong likuiditas tanpa ganggu kontrol pengendali. BEI akan revisi peraturan secara bertahap, dengan monitoring ketat untuk hindari delisting massal. Langkah paralel termasuk relaksasi limit investasi dana pensiun dan asuransi di saham hingga 20% dari sebelumnya 8%, guna tingkatkan partisipasi domestik.
Dampak Ekonomi
Kebijakan ini diharapkan tarik inflow asing kembali, stabilkan IHSG yang sempat gejolak pasca-pengumuman MSCI, dan bantu pencapaian target indeks 10.000 akhir 2026. Analis optimistis ini perkuat governance dan daya saing RI di mata investor global, meski ada risiko tekanan jual sementara dari emiten yang harus lepas saham. Secara keseluruhan, ini bagian dari reformasi struktural untuk posisi emerging market yang lebih kuat.
