BPS Akan Catat Ekonomi Digital di Sensus Ekonomi 2026, Sasar 30 Juta Pelaku Usaha

BPS Akan Catat Ekonomi Digital di Sensus Ekonomi 2026, Sasar 30 Juta Pelaku Usaha

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia akan menggelar Sensus Ekonomi 2026 yang menjadi tonggak penting dalam pemetaan ekonomi nasional, termasuk pencatatan aktivitas ekonomi digital secara menyeluruh untuk pertama kalinya. 

Program ini menargetkan lebih dari 30 juta pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, dengan cakupan yang mencakup YouTuber, konten kreator, e-commerce, hingga underground economy yang selama ini sulit didata. 

Inisiatif ini bertujuan menyediakan data akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, khususnya di era transformasi digital pascapandemi.

Latar Belakang dan Tujuan

Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus nasional yang digelar setiap 10 tahun, menggantikan survei ekonomi sebelumnya untuk memberikan gambaran lengkap struktur ekonomi Indonesia. Fokus utama meliputi ekonomi digital dan isu lingkungan, mencerminkan pergeseran tren usaha yang semakin bergantung pada teknologi. 

Tujuannya adalah memetakan kontribusi sektor digital terhadap PDB, identifikasi gap digitalisasi antarwilayah, serta data keberlanjutan usaha untuk kebijakan ramah lingkungan. Data ini krusial bagi pelaku usaha seperti Anda yang tertarik pada digital economy, stock market, dan teknologi, karena akan menjadi dasar analisis tren investasi dan regulasi.

Jadwal Pelaksanaan

Kick-off sensus telah dilakukan pada 24 Februari 2026, dengan pendataan utama berlangsung Mei hingga Juli 2026. Total anggaran mencapai Rp1,3 triliun, dibiayai APBN, untuk mendukung operasional survei nasional. Proses selesai pada akhir 2026, dengan rilis data awal di situs resmi BPS (sensus.bps.go.id).

Metode Pengumpulan Data

Pendataan dilakukan melalui dua cara utama:

Kunjungan langsung petugas BPS ke lokasi usaha untuk wawancara tatap muka.

Pengisian kuesioner daring mandiri via platform BPS, difasilitasi asosiasi usaha seperti Apindo atau KADIN.

Metode hybrid ini memastikan inklusivitas, terutama bagi pelaku usaha digital yang sulit dilacak secara konvensional.

Cakupan Ekonomi Digital

Untuk pertama kali, BPS akan mendata indikator digital secara spesifik:

Penggunaan internet untuk pesanan online, distribusi barang, produksi otomatis, dan pembelian bahan baku.

Adopsi teknologi canggih seperti AI, IoT, blockchain, dan cloud computing di berbagai sektor, termasuk manufaktur, perdagangan, dan jasa.

Skala usaha digital: dari marketplace lokal hingga gig economy seperti ride-hailing dan konten kreator.

Next Post Previous Post