Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun untuk THR ASN 2026, Cair Awal Ramadan

Pemerintah Indonesia memang telah mengumumkan kesiapan anggaran Rp55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2026, dengan target pencairan lebih cepat yakni di awal bulan Ramadan.

Langkah ini diambil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendongkrak daya beli masyarakat sejak awal puasa, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,6%-6%.

Latar Belakang Kebijakan

Kebijakan ini muncul di tengah strategi fiskal pemerintah yang ekspansif pasca-penetapan APBN 2026. Total belanja triwulan pertama diproyeksikan mencapai Rp809 triliun, di mana THR menyumbang Rp55 triliun—kenaikan signifikan 10,22% dibandingkan Rp49 triliun pada 2025.

Pencairan dipercepat dari jadwal biasa (akhir Maret atau awal April) menjadi pekan pertama Ramadan, yang diperkirakan jatuh sekitar akhir Februari atau awal Maret 2026, guna memaksimalkan efek multiplier terhadap konsumsi rumah tangga dan UMKM.

Rincian Anggaran dan Penerima

THR akan diberikan satu bulan gaji pokok penuh kepada sekitar 5,5 juta penerima, termasuk PNS aktif, prajurit TNI, personel Polri, serta pensiunan.

Dana ini bersumber dari anggaran kementerian/lembaga terkait dan sudah dialokasikan dalam pos belanja pegawai, dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima melalui bank mitra. Menkeu Purbaya menekankan bahwa kesiapan likuiditas APBN sudah terjamin, sehingga tidak ada risiko keterlambatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Dampak Ekonomi yang Diharapkan

Pencairan THR dini diproyeksikan menyuntikkan likuiditas Rp55 triliun langsung ke pasar, yang bisa meningkatkan pengeluaran konsumsi hingga 1,5-2% dari PDB triwulan I.

Ini sejalan dengan program lain seperti Makan Bergizi Gratis (Rp62 triliun), stimulus ekonomi (Rp13 triliun), dan rehabilitasi bencana di Sumatra (Rp6 triliun), yang semuanya dirancang untuk jaga inflasi rendah di bawah 3% serta dorong sektor ritel dan pariwisata saat Ramadan. Analis memprediksi efeknya akan terasa hingga Lebaran, dengan potensi multiplier effect mencapai Rp80-90 triliun jika dikombinasikan dengan BLT dan bansos lainnya.

Respons Publik dan Tantangan

Pengumuman ini disambut positif oleh serikat pegawai negeri, meski ada kekhawatiran soal efisiensi distribusi di daerah terpencil seperti Papua atau Maluku.

Pemerintah berjanji transparansi melalui dashboard Kemenkeu untuk monitoring real-time, serta koordinasi dengan BI untuk pantau dampak inflasi pangan. Secara keseluruhan, kebijakan ini jadi sinyal kuat komitmen fiskal Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas ekonomi pasca-pandemi dan gejolak global.