Pemerintah Terapkan WFA Sebelum dan Setelah Lebaran 2026, Catat Tanggalnya

Pemerintah Indonesia telah resmi menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta menjelang serta sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026. Kebijakan ini diumumkan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran, sambil memastikan layanan publik dan produktivitas tetap terjaga tanpa menambah hari libur nasional.

Latar Belakang Kebijakan

Kebijakan WFA ini muncul sebagai respons terhadap pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana mudik Lebaran sering menyebabkan kemacetan parah di jalur utama dan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa WFA bukanlah libur tambahan, melainkan fleksibilitas kerja jarak jauh yang memungkinkan pegawai pulang kampung lebih awal tanpa mengorbankan tanggung jawab kerja. 

Langkah ini diharapkan mengurangi beban infrastruktur transportasi nasional, terutama di wilayah Jabodetabek dan koridor utama seperti Pantura Jawa.

Jadwal Lengkap WFA

Penerapan WFA dibagi menjadi dua kluster tanggal strategis yang disesuaikan dengan kalender libur nasional 2026:

Sebelum Lebaran: 16 Maret (Senin) dan 17 Maret (Selasa) 2026, tepat menjelang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 pada 18 Maret serta awal libur Lebaran.

Sesudah Lebaran: 25 Maret (Rabu), 26 Maret (Kamis), dan 27 Maret (Jumat) 2026, mengikuti cuti bersama Idul Fitri yang jatuh pada 21-24 Maret.

Total ada lima hari kerja yang dialihkan ke mode WFA, dengan Lebaran 2026 diproyeksikan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan sidang isbat.

Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan

Untuk ASN: Semua instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan WFA, kecuali unit esensial seperti rumah sakit, pelayanan darurat, bandara, dan sektor keamanan. Pegawai tetap menerima gaji penuh tanpa potongan cuti tahunan, asal laporan kinerja diserahkan secara daring.

Untuk Swasta: Pemerintah mendorong perusahaan melalui gubernur, bupati, dan wali kota untuk menghimbau penerapan serupa. Tidak ada sanksi langsung, tapi diharapkan menjadi praktik baik untuk mengurangi kemacetan mudik.

Teknis Kerja: Pegawai boleh bekerja dari mana saja, termasuk kampung halaman, menggunakan platform digital seperti Zoom, Google Workspace, atau aplikasi internal. Monitoring dilakukan via dashboard kementerian terkait untuk memastikan produktivitas.

Dampak dan Rekomendasi

Kebijakan ini diprediksi berdampak positif pada perekonomian dengan menjaga roda operasional tetap berputar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bisa berkumpul keluarga lebih lama. Namun, tantangan seperti koneksi internet di daerah terpencil perlu diatasi dengan saran menggunakan hotspot mobile atau WiFi publik. 

Masyarakat disarankan memantau update resmi dari Kementerian PANRB atau BMKG untuk penyesuaian kalender Lebaran.