Pemerintah Tarik Utang Baru Rp185,3 Triliun hingga Februari 2026

Pemerintah Indonesia berhasil menarik utang baru senilai Rp185,3 triliun hingga akhir Februari 2026, mencerminkan strategi fiskal awal tahun untuk menutup defisit APBN. Angka ini menunjukkan realisasi yang terkendali dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Realisasi Target

Penarikan utang baru tersebut baru mencapai 22,3% dari target pembiayaan utang APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun, seperti disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Maret. Total pembiayaan anggaran hingga Februari mencapai Rp164,2 triliun setelah dikurangi pembiayaan non-utang Rp21,1 triliun, atau 23,8% dari target APBN Rp689,1 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari Februari 2025 yang Rp249,9 triliun, menandakan pengelolaan defisit yang lebih prudent dengan rasio 0,53% terhadap PDB atau Rp135,7 triliun.

Sumber Pendanaan

Sebagian besar utang baru bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang mendapat respons positif dari investor dengan rasio bid to cover SUN di atas 2 kali dan SBSN mencapai 3,1 kali. Pemerintah juga memanfaatkan pasar obligasi global untuk diversifikasi, meski fokus utama tetap pada pasar dalam negeri guna menjaga stabilitas rupiah. Strategi ini sejalan dengan proyeksi defisit APBN 2026 yang ditargetkan 2,53% PDB, lebih rendah dari 2025.

Implikasi Ekonomi

Penarikan utang ini mendukung belanja negara di tengah penerimaan yang masih tertinggal, dengan defisit terjaga berkat pendapatan pajak dan bea masuk yang tumbuh moderat. Namun, pelebaran defisit awal tahun memerlukan pengawasan ketat untuk menghindari tekanan inflasi atau kenaikan suku bunga. Secara keseluruhan, kondisi fiskal dinilai sehat, dengan ruang fiskal yang masih memadai untuk program prioritas seperti infrastruktur dan bantuan sosial.