Menolak Tawaran IMF, Menkeu Purbaya Andalkan Bantalan Fiskal Internal Rp420 T

Pemerintah Indonesia dikabarkan menolak tawaran utang dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang diajukan saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, pekan lalu.

Alasan utama penolakan

Purbaya menjelaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih cukup kuat dan tidak membutuhkan dukungan pendanaan dari IMF sehingga tawaran utang itu ditolak mentah‑mentah. Kekuatan APBN itu salah satunya ditopang oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun, yang bagi pemerintah cukup sebagai “bantalan” di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Respons terhadap tekanan global

Dalam pertemuan itu, IMF mengaku tidak memiliki otoritas untuk langsung mengurangi ketidakpastian global, namun tetap menawarkan bantuan dana sebagai bantalan fiskal bagi negara yang membutuhkan. Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam kelompok negara yang butuh bantuan tersebut karena belanja pemerintah dinilai sudah cukup terkendali dan struktur kebijakan fiskal dianggap andal.

Pilihan kebijakan yang berbeda

Purbaya juga menyinggung bahwa Indonesia sengaja memilih kebijakan yang berbeda dari rekomendasi klasik IMF, seperti menolak pengetatan belanja yang terlalu ketat di tengah tekanan ekonomi. Pemerintah lebih memilih menjaga ruang fiskal untuk insentif dan stimulus, yang dianggap mampu menjaga momentum pertumbuhan meski dunia sedang dibayangi krisis dan gejolak harga minyak yang tinggi.