Penerimaan Pajak Kripto Tembus Rp1,96 Triliun, Sinyal Industri Semakin Matang

Hingga akhir Februari 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp1,96 triliun sejak kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Mei 2022. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dibandingkan dengan posisi Januari 2026 yang tercatat sebesar Rp1,93 triliun, sehingga kenaikan sekitar Rp30 miliar hanya dalam satu bulan.

Tren Kenaikan Sejak 2022

Pajak kripto mulai diterapkan pada 2022 dengan tarif PPh 22 sebesar 0,1 persen dan PPN 11 persen untuk setiap transaksi di bursa terdaftar. Pada tahun pertama, penerimaannya mencapai sekitar Rp246,45 miliar, lalu turun tipis menjadi Rp220,83 miliar pada 2023. Namun, pada 2024 penerimaan melonjak menjadi Rp620,4 miliar, dan terus meningkat hingga tembus Rp1,61 triliun pada Agustus 2025, serta kini sudah mendekati angka Rp1,96 triliun hingga Februari 2026.

Komposisi Pajak Kripto

Penerimaan pajak kripto terdiri dari dua komponen utama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan aset kripto dan PPN dalam negeri sebesar 11 persen. Hingga Agustus 2025, kontribusi PPh 22 tercatat sekitar Rp770,42 miliar, sedangkan PPN dalam negeri menyumbang sekitar Rp840,08 miliar. Dengan capaian Rp1,96 triliun, peran pajak kripto sebagai sumber pendapatan negara di era digital semakin nyata.

Sinyal Industri Kripto yang Dewasa

Lonjakan penerimaan pajak kripto ini dianggap sebagai sinyal bahwa industri digital dan kripto di Indonesia semakin matang. Pertumbuhan volume transaksi, maraknya investor ritel, serta semakin teratur dan terintegrasi sistem perpajakan kripto melalui bursa terdaftar menjadi kunci utama meningkatnya kontribusi fiskal ini. Pelaku pasar seperti Tokocrypto menilai bahwa tren positif ini juga mencerminkan kepercayaan investor terhadap regulasi yang jelas dan transparan.

Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan

Meski penerimaan terus naik, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan seperti kesadaran wajib pajak, pelaporan yang akurat, serta perlunya edukasi lebih massif mengenai kewajiban pajak kripto. Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong kolaborasi dengan bursa digital dan asosiasi pelaku industri untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko penghindaran pajak. Di masa depan, pemerintah juga berpotensi mengoptimalkan basis data transaksi digital untuk memperluas basis wajib pajak dari sektor kripto dan ekonomi digital lainnya.