BPI Danantara Targetkan PT DSI Resmi Jadi BUMN Pekan Depan
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara kini memperkuat perannya sebagai “dana investasi negara” dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus yang menangani ekspor komoditas strategis Indonesia.
Langkah ini bagian dari skema baru Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi alur penerimaan dan pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam unggulan nasional.
Peran DSI sebagai “marketing facility” tunggal
DSI dirancang sebagai entitas tunggal yang menampung ekspor komoditas strategis, dalam skema yang disebut sebagai “marketing facility”. Dengan demikian, seluruh transaksi ekspor komoditas strategis akan difasilitasi melalui satu pintu BUMN, baik untuk perusahaan swasta maupun BUMN lain yang terlibat di sektor sumber daya alam.
Tujuan utamanya adalah memperkuat pengawasan harga, mencegah praktik under invoicing (pencatatan harga di bawah nilai pasar), pemindahan harga (transfer pricing), serta pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri tanpa tercatat di sistem fiskal dan neraca pembayaran Indonesia.
Komoditas strategis yang diawasi
Pada tahap awal, komoditas yang diwajibkan diekspor melalui DSI mencakup crude palm oil (CPO/kelapa sawit), batu bara, serta ferro alloy. Ketiga komoditas ini dipilih karena memiliki nilai ekspor besar dan sejarah dinamika harga serta praktik penghindaran pajak yang cukup mencolok.
Manajemen Danantara menyebut komoditas yang diwajibkan lewat DSI akan bertambah secara bertahap seiring matangnya sistem dan infrastruktur pengawasan, meski belum menyebut daftar komoditas tambahan secara rinci.
BPI Danantara dan arah besar BUMN
Pembentukan DSI menyuarakan kembali peran BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi aset strategis negara yang berbeda dari Kementerian BUMN. BPI Danantara diarahkan mengelola nilai aset BUMN dan investasi di luar APBN untuk mendorong transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi, ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur digital.
Dengan DSI sebagai ujung tombak di sektor ekspor komoditas, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi transaksi internasional, memperkuat penerimaan devisa negara, sekaligus membenahi struktur BUMN yang lebih fokus dan terintegrasi.
