Pemerintah Akuisisi Saham GOTO Guna Intervensi Biaya Layanan Ojek Online
Latar Belakang Kebijakan
Isu ini mencuat setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah melalui Danantara sudah menjadi pemegang saham di aplikator ojol. Menurut Dasco, langkah itu dimaksudkan untuk memberi ruang intervensi langsung terhadap model bisnis aplikator agar lebih berpihak kepada pengemudi.
Dalam penjelasan yang beredar, kebijakan ini terkait dengan target pemangkasan potongan komisi yang selama ini dinilai memberatkan driver. Dasco menyebut dari kisaran 20 persen atau 10 persen, komisi aplikator diharapkan turun menjadi 8 persen.
Danantara dan GOTO
| (Foto Saham GOTO dari Aplikasi Stockbit) |
Dampak ke Pengemudi
Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, para pengemudi ojol berpotensi merasakan beban potongan yang lebih ringan. Pemerintah tampaknya ingin memastikan ekosistem transportasi daring tetap sehat tanpa membebani mitra pengemudi secara berlebihan.
Di sisi lain, Danantara menyatakan bahwa setiap peluang investasi tetap dievaluasi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kesesuaian strategis, fundamental, risiko, dan penciptaan nilai jangka panjang. Artinya, kebijakan ini tidak hanya bernuansa politik, tetapi juga dikemas sebagai keputusan investasi dan tata kelola.
Respons Pasar
Kabar masuknya Danantara ke saham GOTO sempat menjadi perhatian pasar karena menyangkut arah bisnis perusahaan teknologi besar di Indonesia. Beberapa laporan menyebut isu ini juga berkaitan dengan potensi merger dan perubahan struktur kepemilikan di masa depan.
Meski begitu, sampai saat ini rincian resmi soal jumlah saham yang sudah diakuisisi Danantara belum dibuka secara detail ke publik. Informasi yang tersedia baru menegaskan bahwa porsi tersebut akan ditingkatkan bertahap.

