Pemerintah Gratiskan Bea Masuk Impor Bahan Baku Plastik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik masih menunggu pengesahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Insentif ini dirancang berlaku selama enam bulan untuk membantu menekan laju inflasi pada kemasan produk pangan.

Airlangga menyebut pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah bahan baku plastik, termasuk polypropylene, polyethylene, LLDPE, dan HDPE. Ia menegaskan aturan tersebut tinggal menunggu tanda tangan Menteri Keuangan agar segera berlaku.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga di sektor industri kemasan, yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Dengan bea masuk yang diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen, pemerintah berharap biaya produksi bisa turun sehingga tekanan harga pada produk pangan ikut mereda.

Selain bahan baku plastik, pemerintah juga telah memberlakukan pembebasan bea masuk impor LPG dari 5 persen menjadi 0 persen. LPG diposisikan sebagai substitusi nafta bagi industri petrokimia, sehingga kebijakan ini diharapkan ikut mendukung efisiensi bahan baku industri.

Airlangga mengatakan, “Terkait dengan polipropilen, polietilen, dan yang lain juga kita berikan 0 persen untuk 6 bulan. Hanya untuk ini tinggal ditandatangani Menteri Keuangan,” sambil menambahkan bahwa pemerintah berharap aturan tersebut bisa ditandatangani dalam waktu dekat.

Dampak yang Diharapkan

Keringanan bea masuk ini diperkirakan memberi ruang bagi industri kemasan untuk menahan kenaikan biaya produksi. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut dapat membantu meredam inflasi pada barang konsumsi yang menggunakan kemasan plastik, terutama produk pangan.

Pemerintah juga menempatkan kebijakan ini sebagai stimulus sementara, sehingga efektivitasnya akan dievaluasi setelah masa enam bulan berakhir. Jika dampaknya signifikan, kebijakan serupa berpotensi dipertahankan atau disesuaikan dengan kondisi pasar.