PLN IP dan PGE Kembangkan Pembangkit Panas Bumi 45 MW
PLN Indonesia Power dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) resmi menjalin kerja sama pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas 45 megawatt (MW). Kesepakatan tersebut dilakukan dalam ajang The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) jual beli listrik untuk dua proyek panas bumi. Kedua proyek tersebut meliputi Ulubelu Binary Bottoming Unit berkapasitas 30 MW di Lampung serta Lahendong Binary Bottoming Unit berkapasitas 15 MW di Sulawesi Utara.
LoI ditandatangani oleh Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta dan Direktur Utama PGE Ahmad Yani. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan energi bersih sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik nasional.
Memanfaatkan Fluida Panas Bumi
Proyek Ulubelu dan Lahendong akan menggunakan teknologi bottoming, yakni teknologi yang memanfaatkan fluida panas bumi atau brine sisa dari fasilitas pembangkit yang telah beroperasi. Dengan metode ini, kapasitas pembangkitan listrik dapat ditambah tanpa perlu membuka wilayah kerja panas bumi (WKP) baru.
Skema tersebut dinilai memberi nilai tambah karena memaksimalkan sumber daya yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara penuh. Dalam kerja sama PLN Indonesia Power dan PGE, total potensi pengembangan panas bumi yang dicatat mencapai 230 MW.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan kolaborasi tersebut berfokus pada pengoptimalan sumber daya panas bumi nasional menjadi energi listrik bersih yang andal.
“Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Melalui kolaborasi PLN Indonesia Power dan PGE pada Lahendong dan Ulubelu, kami ingin mengoptimalkan potensi tersebut menjadi energi bersih yang andal sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Bernadus.
Kolaborasi untuk Transisi Energi
Bernadus menegaskan, realisasi proyek energi berkelanjutan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Keterlibatan PLN, PLN Indonesia Power, PGE, pemerintah, investor, serta pelaku industri menjadi faktor penting untuk mempercepat pengembangan pembangkit rendah emisi.
“Sinergi antara PLN, PLN Indonesia Power, PGE, pemerintah, investor, dan seluruh pelaku industri menjadi kunci untuk mempercepat hadirnya pembangkit bersih yang andal dan berkelanjutan,” tambah Bernadus.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menekankan bahwa besarnya potensi geotermal Indonesia harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
“Indonesia dianugerahi potensi panas bumi yang luar biasa besar. Namun, potensi itu tidak boleh hanya tersimpan di dalam bumi atau berhenti menjadi angka. Energinya harus kita hadirkan menjadi listrik yang memberi manfaat bagi masyarakat, menggerakkan ekonomi, dan memperkuat kemandirian energi bangsa,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, percepatan proyek panas bumi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha secara sendiri-sendiri. Ia menilai kolaborasi regulator, PLN, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar potensi panas bumi dapat menjadi kekuatan energi Indonesia pada masa mendatang.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga dunia usaha. Kuncinya adalah kolaborasi. Ketika regulator, PLN, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, saya yakin kekayaan panas bumi Indonesia dapat kita optimalkan menjadi energi bersih yang andal dan menjadi kekuatan Indonesia di masa depan,” kata Bahlil.
