Subsidi BBM 2027 Dipangkas, Pemerintah Siapkan Skema Tepat Sasaran

Pemerintah Indonesia berencana memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan pada tahun 2027. Langkah ini diambil sejalan dengan upaya efisiensi anggaran dan transformasi menuju ekosistem kendaraan ramah lingkungan.

Penurunan Kuota Subsidi BBM Hingga 58,5%

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter (KL). Angka ini turun drastis dari 48,43 juta KL pada 2026, atau berkurang sekitar 28,34 juta KL (58,5%).

Penurunan ini bukan semata karena pembatasan pembelian Pertalite, melainkan dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) yang lebih rendah, yaitu US$75 per barel untuk 2027, dibandingkan posisi saat ini sekitar US$83 per barel.

Alasan Pemerintah Memangkas Subsidi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penurunan subsidi terutama didorong oleh asumsi harga minyak yang lebih rendah dalam penyusunan RAPBN. Selain itu, pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan pada BBM fosil dan mendorong peralihan ke kendaraan listrik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi subsidi energi secara bertahap, sambil menyiapkan ekosistem kendaraan listrik nasional, termasuk program Motor Listrik Nasional (Molinas) dengan target produksi 1 juta unit.

Skema Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Meski kuota subsidi dipangkas, pemerintah membuka peluang untuk memperbaiki penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, khususnya desil 10, dinilai tidak semestinya menerima subsidi BBM.

Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pembelian BBM bersubsidi masih mengacu pada kondisi yang berlaku saat ini, namun opsi penyaluran tepat sasaran agar tidak dinikmati golongan kaya tetap dibuka.

Dampak bagi Masyarakat

Penurunan subsidi BBM diperkirakan akan mengubah pola konsumsi energi masyarakat dan mendorong peralihan ke kendaraan listrik. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan menarik untuk motor listrik, termasuk fasilitas uang muka (DP) 0%, suku bunga murah, dan tenor lebih panjang.

Penggunaan motor listrik diproyeksikan mampu memotong biaya operasional harian masyarakat hingga 50%–70%, sekaligus menekan impor energi dan menciptakan lapangan kerja baru.