Sejumlah Insentif Akan Dihapus, Harga Mobil Listrik Berpotensi Alami Kenaikan

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan sejumlah insentif fiskal bagi kendaraan listrik mulai tahun 2026, yang berdampak langsung pada harga jual mobil listrik. Kebijakan ini mencakup pencabutan diskon bea masuk 0%, PPnBM 0%, dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 10% yang sebelumnya berlaku hingga akhir 2025.

Alasan Pencabutan Insentif

Keputusan ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyatakan anggaran insentif dialihkan untuk pengembangan mobil nasional. 

Pemerintah menilai pasar kendaraan listrik sudah matang, sehingga diperlukan transisi ke industri mandiri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% mulai 2026. Tujuannya mendorong produsen membangun pabrik lokal dan mengurangi ketergantungan impor CBU seperti BYD dan VinFast.

Dampak pada Harga Mobil Listrik

Harga mobil listrik diprediksi naik signifikan mulai 1 Januari 2026, dengan kenaikan puluhan hingga ratusan juta rupiah per unit akibat normalisasi pajak. 

Beberapa model terjangkau sebelumnya kini melonjak karena hilangnya subsidi PPN 10-12% dan PPnBM, ditambah fluktuasi nilai tukar serta biaya baterai global. Meski ada insentif non-fiskal untuk TKDN tinggi, harga on-the-road tetap lebih mahal dibandingkan 2025.

Respons Industri dan Prospek Ke Depan

Asosiasi Pengusaha Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) khawatir kenaikan harga bisa hambat adopsi EV, meski Gaikindo optimis penjualan tetap tumbuh berkat pangsa pasar merek seperti BYD dan VinFast. Pakar seperti M Kholid Syeirazi memperingatkan risiko melemahnya minat konsumen dan beban subsidi BBM yang naik. Pemerintah yakin produsen akan efisien dengan kandungan lokal lebih tinggi untuk tetap kompetitif.

Kebijakan ini jadi ujian bagi ekosistem EV Indonesia, dengan harapan inovasi lokal bisa tekan harga jangka panjang.

​