Polemik PBI-JK BPJS Kesehatan: DPR Usul Pemerintah Tanggung 100% Iuran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengkritik keras polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan mengusulkan pemerintah biayai seluruh iuran BPJS Kesehatan. Usulan ini muncul di tengah data 11 juta peserta dinonaktifkan, dengan hanya 2,1 juta diaktifkan kembali hingga kini.

Latar Belakang Polemik

Polemik PBI-JK bermula dari penonaktifan 11 juta peserta per Februari 2026, memicu keluhan layanan kesehatan terhambat, terutama pasien kronis seperti cuci darah. DPR dan pemerintah sepakat tanggung iuran selama 3 bulan transisi untuk jaga akses layanan. Charles Honoris soroti total 225,94 juta jiwa peserta BPJS, dengan biaya Rp113 triliun yang diklaim mampu ditanggung negara.

Kritik Charles Honoris

Dalam rapat Komisi IX dengan Menteri Kesehatan pada 15 April 2026, Charles sindir alokasi anggaran negara untuk 21.800 motor listrik Badan Gizi Nasional guna program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia tekankan prioritas kesehatan rakyat daripada pengadaan kendaraan, dengan nada tegas: "Mampu nggak negara? Mampu, Pak". Usulan ini lanjutkan ide Februari 2026, di mana ia bilang negara sanggup gratiskan iuran non-formal Rp108,8 triliun per tahun dari dana MBG tak terserap.

Sejarah Respons Pemerintah-DPR

Pada 9 Februari 2026, rapat di DPR dipimpin Sufmi Dasco Ahmad hasilkan 5 solusi, termasuk bayar iuran PBI 3 bulan oleh pemerintah untuk hindari hambatan layanan. Menteri Sosial akui 45% bansos tak tepat sasaran, sementara Menkeu pastikan anggaran tersedia. Kesepakatan ini wujudkan Universal Health Coverage (UHC) 100% sesuai UUD 1945 Pasal 28H.

Implikasi dan Harapan

Usulan Charles dorong pemerintah realokasi fiskal untuk tutup gap PBI, di mana 54 juta warga miskin belum tercakup meski 15 juta terdaftar. Ini bisa bebaskan masyarakat dari beban iuran kelas 3 Rp25.500, tapi butuh audit BPJS untuk efisiensi. Polemik ini ingatkan pentingnya data tunggal terintegrasi agar jaminan kesehatan merata.