Pertamina Hulu Energi Sinkronkan Tata Ruang untuk Perkuat Ketahanan Energi dan Pangan

Pertamina Hulu Energi (PHE) memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan daerah untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang demi mendukung ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional. 

Upaya harmonisasi ini diinisiasi agar pengembangan aktivitas hulu migas berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan sektor lain seperti pertanian, sehingga konflik penggunaan lahan dapat diminimalkan dan operasi lapangan menjadi lebih efisien.

Konteks dan tujuan

Dalam rangka mencapai target swasembada energi, PHE menekankan bahwa pengembangan sumber daya minyak dan gas tidak bisa dilakukan secara terpisah dari perencanaan tata ruang wilayah.

Sinkronisasi tata ruang dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan eksplorasi, pengeboran, dan pengembangan lapangan migas mematuhi regulasi tata ruang, serta memperhatikan dampak sosial-ekonomi dan lingkungan di wilayah setempat. 

Dengan demikian, harmonisasi ini juga diharapkan mendukung kelancaran perizinan dan implementasi proyek di lapangan.

Langkah-langkah yang dilakukan

PHE menyelenggarakan forum harmonisasi yang melibatkan perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina zona regional, serta pemangku kepentingan lain untuk merumuskan langkah teknis dan kebijakan yang selaras. 

Kegiatan tersebut mencakup pembahasan peta tata ruang, identifikasi potensi konflik lahan (misalnya antara lahan pertanian dan lokasi kegiatan migas), serta penyusunan mekanisme penyelesaian isu operasional dan perizinan di tingkat daerah. Selain itu, PHE mendorong adopsi praktik manajemen lapangan migas yang ramah lingkungan dan mitigasi dampak sosial.

Manfaat bagi ketahanan energi dan pangan

Harmonisasi tata ruang dinilai krusial karena dapat mempercepat pengembangan proyek-proyek hulu yang menjadi sumber utama pasokan energi domestik, sekaligus mengurangi gangguan terhadap lahan produktif pertanian. 

Dengan tata ruang yang sinkron, proses perizinan dan pelaksanaan proyek diharapkan lebih cepat dan minim konflik, sehingga ketersediaan bahan bakar dan pasokan gas untuk kebutuhan industri dan rumah tangga lebih terjamin. Selain itu, koordinasi antara sektor energi dan pertanian mencegah terjadinya fragmentasi lahan yang berpotensi merusak produktivitas pangan lokal.

Tantangan dan rekomendasi

Meski komitmen harmonisasi meningkat, tantangan tetap ada: perbedaan prioritas antar-level pemerintahan, keterbatasan data tata ruang yang terintegrasi, serta kebutuhan komunikasi yang intensif dengan masyarakat terdampak. 

Untuk itu diperlukan mekanisme tata kelola yang transparan, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang, dan pemanfaatan data spasial terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Rekomendasi lain termasuk mempercepat harmonisasi perizinan lintas instansi dan melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan untuk memperoleh dukungan sosial.