Pemerintah memastikan program rekening massal gratis bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas tidak akan dimulai pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (24/9/2026), sebagaimana dilansir dari Money.
Alasan Penundaan dan Skema yang Masih Dikaji
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan skema lanjutan program. Beberapa aspek kritis yang masih dibahas meliputi:
Skema pelaksanaan dan mekanisme program agar rekening penerima tidak masuk status dorman atau tidak aktif.
Penargetan kelompok warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah, karena kelompok ini umumnya belum masuk dalam skema penerima bantuan sosial reguler.
Kalkulasi kebutuhan alokasi anggaran agar efisien saat dibagikan secara merata.
"Tahun ini masih kita bahas," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Target Penerima dan Alokasi Anggaran
Program pembuatan rekening secara digital ini diproyeksikan bakal melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Berikut rincian target dan anggaran yang disiapkan pemerintah:
|
Komponen
|
Rincian
|
|
Target penerima
|
Sekitar 76,8 juta orang berusia 17 tahun ke atas
|
|
Saldo awal per rekening
|
Rp50.000
|
|
Total alokasi anggaran
|
Rp3,8 triliun
|
|
Bank pelaksana
|
BRI dan BSI
|
|
Mekanisme
|
Saat penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
|
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya sedang melihat program lanjutan bersama Menteri Keuangan agar rekening yang dibuka tidak dorman.
"Kita sedang lihat bahwa yang sejumlah tertentu tersebut itu membutuhkan dana kalau kita kasih Rp50 ribu, (totalnya) sekitar Rp3,8 triliun," ujar Airlangga Hartarto.
Respons Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menanggapi ketersediaan anggaran untuk mendukung program tersebut. Ia menilai bahwa penyediaan saldo awal dengan target hingga 200 juta penduduk tidak akan membebani anggaran belanja negara secara berlebihan.
"Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk," jelas Purbaya Yudhi Sadewa.
"Mungkin ya. Kan kalau Rp50.000 kali sekian saya, enggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat," tambah Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya juga membuka peluang penggunaan APBN untuk membiayai saldo awal rekening dalam program pembukaan rekening massal. Ia meyakini program ini tidak akan menghabiskan anggaran hingga Rp11 triliun seperti yang sempat diperkirakan.
Fokus pada Pencegahan Rekening Dorman
Salah satu tantangan utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan rekening baru yang dibuka tidak masuk ke dalam masa dorman atau tidak aktif. Pemerintah berencana memberikan insentif bagi 76 juta masyarakat yang nantinya mendapatkan rekening bank gratis agar rekening tetap aktif.
Saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan terhadap masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank untuk memastikan program tepat sasaran.
Implikasi bagi Masyarakat
Penundaan ini berarti masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang diharapkan dapat menerima rekening gratis dengan saldo awal Rp50.000 harus menunggu hingga skema program finalized. Pemerintah menggunakan tahun 2026 untuk menyusun skema program secara matang, termasuk memastikan rekening yang dibuka dapat tetap aktif dan tidak menjadi rekening dorman.
Program ini merupakan turunan dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan seluruh warga negara memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari inklusi keuangan nasional.
